Dirjen SDPPI: Wujudkan Sasaran SDGs dengan Infrastruktur TIK, Aplikasi dan Literasi Digital

Jakarta, Kominfo – Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tujuan pembangunan yang disepakati negara Anggota PBB. Terdapat 169 capaian  yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail menyebutkan salah satu tujuan dalam SGDs adalah pendidikan, namun di masa pandemi Covid-19, pendidikan sebagaimana sektor lainnya mengalami turbulensi. Untuk mewujudkan SDGs, saat ini Pemerintah tengah membangun tiga layer infrastruktur, aplikasi dan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

“Hampir semua sebenarnya aktiftitas kehidupan termasuk pendidikan akibat kita tidak boleh lagi langsung tatap muka di kelas,” ungkapnya dalam Webinar Literasi Digital sebagai Modal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Jakarta, Kamis (19/11/2020). 

Menurut Dirjen Ismail ketika memindahkan aktivitas pendidikan ke ruang digital ada beberapa prasyarat yang harus tuntas agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati.

“Satu prasyarat yang utama itu adalah infrastruktur. Kita harus menjamin, Pemeritah dalam hal ini bahwa seluruh infrastruktur telekomunkasi ini bisa sampe menjangkau pelesok tanah air di daerah-daerah pedesaan, rural, dsb. Ini menjadi satu pertanyaan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana,” ungkapnya.

Dirjen SDPPI menegaskan infrastruktur telekomunikasi sangat penting namun saat ini pembangunannya tidak lagi dilakukan secara langsung oleh Pemerintah melainkan oleh pelaku usaha.

“Nah, Pemerintah harus take action. Pemerintah harus intervensi meluruskan dan mengembalikan kembali tujuan Pembangunan Nasional agar seluruh Rakyat Indonesia bisa menikmati apalagi dalam kondisi Covid-19 yang memerlukan aktifitas yang pindah ke ruang digital maka infrastruktur dasar  secepatnya menjangkau seluruh daerah,” tegasnya.

Meskipun demikian, menurut Dirjen Ismail Pemerintah harus intervensi. Salah satunya melalui skema Universal Service Obligation (USO). Jadi yang  terkumpul dari kontribusi para pelaku usaha sebagai obligasi karena mereka belum menjangkau daerah 3T itu dikumpulkan ke Pemerintah.

“Di mana angka sekitar kisaran Rp3 Triliun per tahun. Itu adalah kumpulan kontribusi dari pelaku usaha dari 1,25% dari Gross Revenue dari para pelaku usaha,” ungkapnya.

Dari jumlah alokasi Rp3 Triliun itu, menurut Dirjen SDPPI tidak besar jika dibanding kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan Anggaran USO muskil untuk menuntaskan pembangunan telekomunikasi secara merata.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan Lima Percepatan Transformasi DIgital dan salah satunya adalah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sehingga Pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan APBN untuk mempercepat pembangunan agar seluruh pelosok Tanah  Air itu bisa di-cover infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya.

Dirjen Ismail mengungkapkan bahwa 82.000 lebih desa yang sudah punya internet. Ada 12.500 lebih desa yang belum menikmati sinyal seluler 4G.

“Kenapa 4G menjadi acuan karena dengan celuler 4G ini kita sudah bisa melakukan komunikasi data, melakukan akses internet secara video sehingga 4G kebutuhan dasar minimal untuk akses melalui celuler,” ujarnya.

Dirjen SDPPI menjelaskan Pemerintah tidak hanya membangun jaringan sinyal 4G , bahkan akan meluncurkan Satelit Multifungsi yang memilki kecepatan akses yang cukup besar dan menggunakan latest technology,High Throughput System Satelite.

“Kenapa harus ada satelit karena negara kita adalah negara kepuluan yang sangat luas dan ini hampir tidak mungkin kita bangun hanya  menggunakan infrastruktur teristerial harus ada infrastruktur satelit sebagai complimentary-nya dari infrastruktur teristerial maka Kominfo juga meluncurkan Satelit Multifungsi yang cukup besar kapasitasnya agar kita bisa melayani kurang lebih 150.000 titik dengan menyiapkan akses internet secara langsung melalui satelit,” jelasnya.

Fasilitasi Pengembangan Aplikasi

Selain infrastruktur telekomunikasi, Pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan aplikasi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Jadi di atas infrastruktur itu harus ada aplikasi kita harus gunakan apa untuk bisa memanfaatkan infrastruktur itu. Contohnya kita guna WA, Google, dll,” ujar Dirjen Ismail.

Dirjen SDPPI mengharapkan agar aplikasi ini tidak didominasi oleh aplikasi asing.  Meskipun saat ini dari sisi hardware Indonesia agak berat untuk mengejar ketertinggalan, namun menurutnya dari sisi aplikasi seharusnya Indonesia bisa.

“Ini satu isu agar kita bisa menjadi tuan rumah, karena membangun infrastruktur tadi teknologinya sangat canggih apalagi nanti masuk ke 5G. Indonesia sudah sangat ketinggalan dalam konteks pembangunan teknologi infrastruktur itu,” tandasnya.

Oleh karena itu, Dirjen Ismail mendorong dunia usaha dan masyarakat, khususnya anak  muda agar bisa cepat membangun aplikasi yang dibutuhkan dalam keseharian. Menurutnya, jika aplikasi dibangun Indonesia maka data dan informasi akan berada di Indonesia sehingga kedaulatan digital bisa terjaga.

“Kenapa aplikasi penting karena data dan info ada di atas aplikasi ini. Ini layer ketiga informasi. Informasi disalurkan melalui jaringan infrastruktur tapi dimanfaatkan melalui aplikasi,” tegasnya.

Menurut Dirjen SDPPI data dan informasi merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu tolok ukur kemajuan bangsa. Apalagi jika data dan informasi digunakan dalam konteks pengambilan keputusan.

“Jadi bukan berdasarkan prasangka, bukan dugaan, perasasan namun informasi data yang diolah menjadi informasi. Itulah kemajuan suatu bangsa sekarang diukur dari berapa kemampuan mengkonsumsi informasi dalam proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

Dalam webinar, Dirjen Ismail mengungkap kan bahwa selain infrastruktur dan aplikasi ada layer ketiga yang penting agar teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting pembangunan  di Indonesia. Layer itu adalah kemampuan digital atau kemampuan sumberdaya manusia.

“Nah, di sinilah peran literasi sebenarnya karena apa, setiap layer itu membutuhkan tingkat literasi yang berbeda-beda, spektrumya sangat luas,” jelasnya.

Dirjen SDPPI menyebutkan ada masyarakat yang posisinya memang baru pada tahap hanya bisa akses,  baru bisa baca saja informasi itu tapi ada tingkat berikutnya dalam masyarakat yang sudah bisa menganalisis.

“Jadi mengolah data dan info yang diproleh info digital itu untuk meningkatkan produktifitasnya naik lagi levelnya ada yang sudah memproduksi, jadi informasi dia yang produksi, naik lagi ada yang bisa mengelola mengintegrasikan dan kemudian memproduksi dan menyebarkan,”paparnya.

Dalam bagian akhir sesi pemaparanya, Dirjen Ismail menegaskan tugas Pemerintah menyampaikan fungsi dari literasi digital yang sedang kita lakukan.

“Sekarang ini adalah mulai memperkenalkan diri bahwa kita tidak mungkin lepas dari kehidupan TI. Oleh karena itu, literasi atau kemampuan kita dalam konteks mengolah informasi ini menjadi suatu isu yang sangat penting,” tandasnya.

Saat ini, Kementerian Kominfo tengah berupaya menjawab bagaimana cara mempercepat pembangunan akses infrastruktur, bagaimana bisa mengencourage agar tumbuh aplikasi lokal yang digunakan masyarakat secara luas, bagaimana bisa meliterasi masyarakat agar pemanfaatan konsumsi informasi itu bisa menjadi nilai tambah.

“Bisa membuat produktif bukan hanya informasi-informasi negatif bahkan yang bisa menurunkan, mendowngrade dekadensi moral, karena tidak punya kemampuan literasi dalam mengonsumsi informasi digital,” pungkasnya.