FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    01 12-2020

    366

    Pertimbangkan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non-Struktural

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Presiden menetapkan pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural (LNS) melalui Peraturan Presiden No. 112/2020. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pembubaran lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tidak menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan, tetapi diintegrasikan/dilakukan oleh instansi yang dimandatkan dalam Perpres tersebut.

    “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran,” jelas Menteri Tjahjo pada keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Selasa (01/12/2020).

    Pengintegrasian tugas dan fungsi 10 LNS yang dibubarkan tersebut, berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp200 Miliar. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran 10 LNS tersebut, Kementerian PANRB segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta kementerian dan lembaga terkait, dalam hal pengalihan tugas dan fungsi, pendanaan, pegawai, aset maupun arsip pada 10 LNS dimaksud.

    Sebagai komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi, pada kurun waktu 2014-2020, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 37 LNS dan mengintegrasikan tugas dan fungsinya ke kementerian dan lembaga yang bersesuaian.

    Selanjutnya, sebagai salah satu bagian dari komitmen pemerintah tersebut, khususnya penyederhanaan struktur birokrasi pemerintah, Kementerian PANRB akan terus melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas keberadaan LNS lainnya. “Oleh karena itu, ke depan, dimungkinkan akan dilakukan pengintegrasian LNS lainnya ke dalam kementerian dan lembaga yang sesuai,” ungkap Menteri Tjahjo.

    Dengan adanya pembubaran LNS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Menteri Tjahjo menambahkan, bahwa pembubaran ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. 

    Adapun 10 LNS yang dibubarkan adalah sebagai berikut:

    1. Dewan Riset Nasional;
    2. Dewan Ketahanan Pangan;
    3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
    4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;
    5. Komisi Pengawas Haji Indonesia;
    6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional;
    7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi;
    8. Komisi Nasional Lanjut Usia;
    9. Badan Olahraga Profesional Indonesia; dan
    10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

    Berita Terkait

    Upaya Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

    Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. Masih banyak ruang di sektor tersebut yang dapat terus dioptimalkan. Namu Selengkapnya

    PPKM, Vaksin dan Plasma Konvalesen Jadi Andalan Pemerintah Tangani Covid-19

    Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19 tercermin dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang baru saja d Selengkapnya

    Percepat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara, Inilah Instruksi Presiden

    Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonom Selengkapnya

    Terbitkan Edaran, Menpan: Penegakan Disiplin Bagi ASN Terus Dilakukan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penegakan disiplin bagi aparatur sipil Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA