FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 12-2020

    182

    Ini Dua Alasan Perlunya Revisi dan Penyempurnaan Regulasi!

    Kategori Berita Kominfo | doni003

    Jakarta, Kominfo - Ada dua hal yang menjadi latar belakang utama, mengapa  Peraturan Bidang Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Telekomunikasi perlu direvisi dan disempurnakan. Agenda itu menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti Unddang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail menyatakan dua alasan itu karena kebutuhan layanan lebih baik dan perubahan lansekap teknologi.

    “Pertama, kita menginginkan agar masyarakat dapat lebih menikmati layanan yang lebih baik di dalam industri telekomunikasi ini ke depan,” jelasnya dalam Dialog Online: Serap Aspirasi yang bertema “RPP tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha Khususnya untuk Bidang Kominfo dan RPP tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran” dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (02/12/2020).

    Dirjen Ismail mengungkapkan masyarakat membutuhkan akselerasi transformasi digital untuk terus beradaptasi dan berkembang. ”Karena trasformasi digital adalah sebuah keharusan dan sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari 90% tumpuan konektivitas internet dan telekomunikasi di Indonesia adalah mobile broadband,” tuturnya.

    Dirjen SDPPI menambahkan bahwa mobile-broadband ini memanfaatkan sumber daya alam terbatas yaitu spektrum frekuensi radio dan internet adalah sebuah yang menjadi harapan baru masyarakat  untuk terus berakfititas.

    Kementerian Kominfo, menurut Dirjen Ismail mengharapkan terjadi kesinambungan industri telekomunikasi terus terjaga keberlangsungannya. Sementara masyarakat membutuhkan akselerasi transformasi digital untuk terus beradaptasi dan berkembang.

    “Karena apa, karena transformasi digital adalah sebuah keharusan dan sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari 90%  tumpuan konektivitas internet dan telekomunikasi di Indonesia adalah mobile- broadband. Mobile-broadband ini memanfaatkan sumber daya alam terbatas yaitu spektrum frekuensi radio dan internet adalah sebuah yang menjadi harapan baru masyarakat  untuk terus beraktifitas,” tegasnya.

    Dirjen SDPPI menilai  dengan hadirnya layanan-layanan baru dan teknologi baru seperti 5G ini memberikan potensi untuk mendorong dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam lapangan kerja dan investasi baru yang tumbuh karena competitiveness Indonesia dalam menyiapkan infrastruktur 5G. 

    ”Tapi ada isu yang juga cukup penting yaitu bahwa kita ketahui saat ini terjadi perubahan model bisnis di industri telekomunikasi yang terus berubah menuntut industri harus lebih efisien dan industri harus bisa survive dan sustain dalam kompetisi itu,” ungkapnya.

    Dirjen Ismail menyatakan sebagaimana diketahui bahwa landskap industri global sekarang mendorong, menggeser  industri ini menjadi market value yang memberikan banyak keuntungan terhada Over The Top sehingga industri infrastruktur telekomunikasi ini mendapat tekanan luar biasa dalam bisnis model yang baru ini.

    “Agar industri telekomunikasi dapat terus bertahan dan terus berkembang mengingat kepentigannya yang sangat vital buat pembangunan Bangsa Indonesia maka dituntut adanya kolaborasi yang lebih intensif agar  mereka dapat menjadi lebih efisien dan dapat melakukan pendekatan-pendekatan secara sharing mencakup infrastruktur pasif, infrastruktur aktif bahkan nanti sharing infrastruktur penggunaan spektrum  frekuensi radio,” jelasnya.

    Delapan Aturan Pokok

    Mengenai pengaturan sektor teleomunikasi, menurut Dirjen SDPPI ada delapan aturan pokok yang diatur di dalam pemutahiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar teknis.

    “Yang pertama adalah pengaturan tentang penggunaan bersama spektrum frekuensi radio,” ungkapnya.

    Kemudian yang berikutnya menurut Dirjen SDPPI itu, adalah kerjasama penggunaan. “Jadi saya ulangi ada bedanya antar penggunaan bersama dengan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio,” tandas Dirjen Ismail.  

    Yang berikutnya, adalah pengalihan hak penggunaan hak spektrum radio,  optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, penegasan biaya hak penggunaan spetrum frekuensi radio BHP Spektrum, kemudian standar teknis alat dan perangkat yang dilengkapi dengan metodologi pengawasan dan pengenaan sanksi baru yang lebih mengedepankan sanksi administrasi dan sanksi pidana ditempatkan dalam pilihan terakhir dalam penegakan hukum.

    Tujuan Kerjasama Spektrum Frekuensi Radio

    Dirjen Ismail juga mengungkapkan mengenai suatu usulan kerjasama spektrum frekuensi radio.

    “Yang pertama akan terjadi optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio karena kerjasama itu. Yang kedua akan terjadi  efisiensi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio,” jelasnya.

    Hal yang ketiga menurut Dirjen SDPPI itu adalah akan terjadi perluasan cakupan wilayah yang dilayani oleh operator telekomunikasi serta kempat akan terjadi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat akibat dari kerjasama penggunaan spektrum radio.

    “Adapun tujuan kelima, akan menghasilkan, menghadirkan layanan telekomunikasi yang baru yang tidak bisa dilakukan tanpa dilakukan kerjasama,”ungkapnya.

    Keenam, menurut Dirjen Ismail mengenai tujuan kerjasama spektrum adalah kerjasama itu akan membuat harga layanan telekomunikasi akan lebih terjangkau afordable bagi masyarakat.

    “Dan ketujuh, adalah pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan-kepentingan Nasional. Ada proyek-proyek Strategis Nasional, dsb yang memerlukan kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio,” jelasnya.

    Dirjen Ismail pada akhir pemaparannya menegaskan fleksibiltas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah jembatan menuju Transformasi Digital yang berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    Berita Terkait

    Apresiasi Indonesia Atas Indikator Pekerjaan dan Kecakapan Literasi Digital

    Sekretaris Jenderal Kementerian komuniaksi dan Informatika Mira Tayyiba mengapresiasi Kepresidenan Argentina yang memperkenalkan wacana peng Selengkapnya

    Penuhi Undangan Raker, Menkominfo dan Komisi I DPR Bahas Dukungan Penanganan Pandemi

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memenuhi undangan Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selengkapnya

    Vaksin Pfizer Beracun dan Mematikan? Awas Disinformasi!

    Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan vaksin Pfizer beracun dan mematikan. Selengkapnya

    Peluang Beasiswa S2 Dalam Negeri dan Luar Negeri

    Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2021. Program itu merupakan salah sat Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA