FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 12-2020

    222

    UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan Dorong Reformasi Fundamental

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan reformasi fundamental yang luar biasa untuk membangun kompetisi di Indonesia menjadi lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi masyarakat.

    “Di dalam UU Cipta Kerja, ada bagian yang menyangkut sektor perpajakan. Masyarakat bisa melaksanakan ide inovasinya, berbagai inisiatifnya, dan juga bagaimana modal bisa ditanamkan secara produktif,” kata Menkeu dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 dengan tema “Membangun Kepatuhan Perpajakan Melalui Riset yang Berkelanjutan”, yang diselenggarakan secara daring, dari Jakarta, Kamis (03/12/2020).

    Menkeu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung pulihnya perekonomian nasional sehingga Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang makin kuat, produktif, dan kompetitif.

    “Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali. Ini menjadi prasyarat bagi kita untuk terus juga mendukung kesehatan dari keuangan negara kita,” ungkap Menkeu.

    Di dalam kluster perpajakan UU Cipta Kerja, pemerintah menurunkan tarif PPh badan secara bertahap, menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri, mengatur non objek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha dari koperasi maupun dari dana pengelolaan keuangan haji. Selain itu, pemerintah juga membebaskan penyertaan modal dalam bentuk aset yang tidak terkena terutang PPN, penghasilan tertentu, termasuk dividen yang berasal dari luar negeri apabila ditanamkan di Indonesia dalam bentuk investasi akan mendapatkan pembebasan PPh.

    “Ini tujuannya adalah agar berbagai resources, sumber daya, bisa mengalir kepada kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga tidak hanya bisa menerjemahkan apa yang disebut produktivitas dan inovasi, namun juga pada akhirnya kita mampu menciptakan kesempatan kerja, terutama pada kelompok masyarakat yang demografinya didominasi oleh kelompok muda,” kata Menkeu.

    Menkeu akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti melalui klaster perpajakan pada UU Cipta Kerja agar kewajiban membayar pajak dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan secara lebih mudah, lebih efisien, dan lebih pasti. 

    Edukasi Perpajakan

    Menteri Sri Mulyani Indrawati menyampaikan upaya meningkatkan kesadaran pajak maupun kemampuan mengumpulkan penerimaan negara adalah tema yang penting. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melakukan Inklusi Kesadaran Pajak, baik melalui kurikulum pendidikan nasional maupun melalui berbagai aktivitas, seperti kegiatan Call for Paper yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    “Saya senang bahwa peningkatan inklusi perpajakan di Perguruan Tinggi di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Saya berharap bahwa hal ini akan makin meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya tugas dan tanggung jawab kewajiban perpajakan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi kita,” ungkapnya.

    Program Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program yang diusung DJP bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan. Capaian program Inklusi Kesadaran Pajak di Perguruan Tinggi terlihat mengalami tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 baru diikuti oleh 2 Perguruan Tinggi, pada tahun 2017 terdapat 8 Perguruan Tinggi, diikuti di tahun 2018 meningkat menjadi 57 Perguruan Tinggi, dan terdapat 440 Perguruan Tinggi yang merupakan peningkatan drastis di tahun 2019 dan 441 di tahun 2020. “Peningkatan ini merupakan hal yang baik,” kata Menkeu.

    Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Keuangan juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara lain dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pengembangan inklusi kesadaran pajak di pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Agama dalam hal pengembangan inklusi kesadaran pajak di lembaga pendidikan keagamaan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengembangan inklusi kesadaran pajak di daerah-daerah, dan Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal pengembangan riset di bidang perpajakan. “Kerja sama ini dilakukan untuk makin meningkatkan kemampuan kita memahami elemen penting fondasi negara kita yaitu perpajakan,” kata Menkeu.

    Lebih lanjut terdapat beberapa inisiatif terkait riset yang telah dilakukan DJP seiring dengan tujuan program inklusi, antara lain pengembangan sistem informasi riset dan pelaksanaan Call for Paper Perpajakan pada tahun 2018 dan 2020.

    “Banyak yang masih menganggap pajak adalah bukan kewajiban, beban dari negara yang tidak dihubungkan dengan kehadiran negara itu sendiri. Bahkan, masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini adalah salah satu dari tantangan-tantangan kita,” kata Menkeu.

    Menkeu berharap kegiatan Call for Paper dapat memberikan ide-ide, evidence based, dan riset yang mampu memberikan kontribusi bagi DJP dan Kementerian Keuangan untuk terus memperbaiki berbagai hal.  Kegiatan ini juga perlu terus ditingkatkan sehingga mampu mengisi ruang publik dalam berbagai tingkat yang kemudian bisa memberikan kesadaran pajak yang luas bagi masyarakat Indonesia.

    Berita Terkait

    Ajak DSN MUI Siapkan Program Dukung Roadmap Pemerintah

    Sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diharapkan dapat menyiapkan progra Selengkapnya

    Banjir di Kalsel, Presiden Perintahkan Jajaran Segera Kirim Bantuan

    Presiden kembali mengajak seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari berbagai bencana. Selengkapnya

    Pemerintah Segera Lakukan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

    Situasi pandemi yang dihadapi saat ini menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial agar dapat menjangkau masyarakat den Selengkapnya

    UU Cipta Kerja Dorong Sektor Industri Berlari Kencang Pasca Pandemi

    Kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja dinilai memberikan dampak positif kepada banyak sektor, terutama sektor industri. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA