Tak Hanya Kesetaraan Akses, Digitalisasi Penyiaran Perlu Perhatikan Kualitas

Jakarta, Kominfo - Pemerintah memperhatikan penuh kesetaraan akses informasi bagi warga di seluruh penjuru nusantara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan selama pandemi Covid-19, usaha bersama untuk menghadirkan kesetaraan akses terhadap informasi harus semakin ditingkatkan.

”Di saat pergerakan kita sebagai manusia sosial dibatasi, physical distancing, ketergantungan kita terhadap akses telekomunikasi dan penyiaran menjadi semakin penting dan peran yang lebih luas,” jelasnya dalam Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran TV Digital melalui konferensi video dari Jakarta, Sabtu (12/12/2020).

Menteri Kominfo menjelaskan selama pandemi Covid-19 anggota keluarga lebih banyak menghabiskan waktu bersama, bahkan pelajar dan mahasiswa harus melanjutkan proses belajar dari rumah. "Hal tersebut membuat rata-rata waktu untuk menonton televisi atau waktu memanfaatkan siaran televisi setiap harinya pun meningkat lebih dari setengah jam," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, hampir di semua level ekonomi masyarakat tidak pandang tingkat penghasilannya. Sebab, tantangan Pemerintah dalam konteks pemerataan yang dihadapi saat ini tidak sekadar kesetaraan akses, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas penyiaran itu sendiri.

“Itu adalah agenda yang dikedepankan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan beliau menekankan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air. Dan pembangunan yang dilakukan haruslah Indonesia Sentris, yaitu pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Presiden, lanjut Menteri Kominfo telah mengunjungi batas negara termasuk Laut Natuna Utara, Perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan Kalimantan Utara, bahkan belasan kali mengunjungi Papua, Nusa Tenggara Timur dan berbagai daerah lainnya. “Ini semua sebagai gambaran keseriusan beliau terhadap wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan negara,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Johnny menegaskan bahwa penugasan khusus kepada Kementerian Kominfo dan BLU BAKTI bersama-sama baik dengan operator seluler, LPP dan LPS untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan mendukung pemancar penyiaran, 

“Kementerian Kominfo akan menjalankan amanah dengan dana kewajiban pelayanan universal telekomunikasi yang dikenal dengan USO (Universal Service Obligation) untuk membangun BTS-BTS 4G dan menyediakan layanan akses internet di berbagai fasilitas publik,” ujarnya

Menurut Menteri Kominfo penyelenggaraan penyiaran di daerah perbatasan merupakan hal yang sangat strategis. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo sangat mendukung inisiatif yang terlebih dahulu dilakukan oleh KPI Pusat dan TVRI pada tahun 2017 untuk melaksanakan proyek uji coba di wilayah perbatasan.

“Melalui kolaborasi siaran-siaran stasiun TV swasta dari Ibukota untuk disiarkan melalui infrastruktur multiplexer TVRI. Kita bersama memahami, kita bersama mengetahui bahwa saat ini berlangsung persaingan di industri pertelevisian kita, LPS kita yang sangat ketat di tengah demografi dan pasar yang bergeser,” jelasnya. 

Tantangan tersebut juga dinilai dengan munculnya berbagai layanan subtitusi dalam bentuk digital. Namun menurut Menteri Kominfo, penyiaran televisi secara free to air harus tetap sukses dan berhasil di masa mendatang, “Meski demikian kita harus terus memberikan dukungan agar terselnggaranya penyiaran digital di daerah-daerah perbatasan negara harus tetap dapat berhasil,”

Tiga Nilai Strategis Penyiaran Digital

Berkaitan dengan upaya digitalisasi, Menteri Johnny mengatakan setidaknya ada tiga hal strategis yang diemban dari hadirnya penyiaran digital di wilayah perbatasan negara.

“Mulai dari perspektif keamanan dan kedauatan negara, pengukuhan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia kita. Nilai strategis penyiaran televisi digital kita di perbatasan negara penting dari posisi geografisya sebagai gerbang terdepan, beranda terdepan, beranda di muka Indonesia baik ke Timur, ke Barat, ke Selatan maupun ke Utara,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Kominfo sebagai negara dengan populasi penduduk dan wilayah terbesar di Asia Tenggara, posisi Indonesia sangat penting bagi stabilitas keamanan regional.

Nilai srategis kedua menurut Menteri Johnny yang juga sangat relevan adalah pentingnya pemerataan akses informasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan negara dalam hal pengukuhan nilai dan wawasan kebangsaan.

“Bahwa perlu dimanfaatkan rasa memiliki Indonesia, sense of belonging, kecintaan akan bangsa dan negara dan semua isi kehebatannya. Dengan kehadiran televisi digital tentunya diharapkan arus informasi dari sumber-sumber kredibel dapat diverifikasi maupun informasi layanan pemerintah untuk masyarakat dapat  tersampaikan dengan baik, dengan menyeimbangkan arus informasi dari berbagai media,” jelasnya.

Adapun nilai strategis ketiga dapat dilihat dari prioritas kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana pada periode kedua ini fokus pada peningkatan kualitas SDM, salah satunya di sektor penyiaran televisi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Ketika kesetaraan akses informasi antara perbatasan dengan sentra-sentra ekonomi di Indonesia telah terjadi, dengan sentra-sentra, pusat-pusat informasi telah terjadi maka berikutnya era 4.0, digital networking tidak hanya terjadi dari segi teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia kita,” jelasnya.

Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran TV Digital di Bali dihadiri secara langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, sumberdaya di wilayah beranda harus dikuatkan dan juga dilindungi. "Pasalnya, daerah-daerah ini masih dibaluti banyak masalah diantaranya keamanan dan juga kesejahteraan. Hal ini makin diperparah dengan banyaknya informasi dan siaran asing yang masuk di wilayah tersebut." ujarnya.

Meutya Hafid menilai hal itu sebagai  potensi ancaman bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Apalagi siaran negara tetangga berpotensi akan akan memudarkan identitas nasional dan juga rasa nasionalisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 

"Karena itu, dalam konteks penumbuhan nasionalisme maka penyiaran di perbatasan mempunyai peran yang amat strategis dan untuk itu penyiaran di kawasan perbatasan perlu ditangani secara sunggu-sunguh, secara holistik mengingat ini dengan situasi menciptakan keamanan di wilayah perbatasan negara. Ini tidak hanya soal kenyamanan menonton tapi juga keamanan di wilayah perbatasan negara,” tandasnya saat membuka acara tersebut.

Hadir pula dalam acara sosialisasi itu,  Direktur Utama Badan Aksesibilitas Teekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio, Asisten III Pemda Bali mewakili Gubernur Bali I Wayan Koster, serta perwakilan masing-masing Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).