FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    04 01-2021

    4567

    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

    SIARAN PERS NO. 02/HM/KOMINFO/01/2021
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2021

    Senin, 4 Januari 2021

    Tentang

    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

     

    Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.  RPM Jasa Telekomunikasi disusun dalam rangka menyelaraskan beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (PM 13/2019) dengan Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) beserta peraturan pelaksanaannya yang saat ini sedang disusun.

    Berdasarkan analisis Risk Based Approach (RBA) yang telah dilakukan dalam penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan dari UU CK, perlu dilakukan penyesuaian istilah dan proses perizinan. Hasil analisis menunjukkan  beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (premium call), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola (calling card).

    Sementara itu ada kebutuhan, pengalihan kewenangan/tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tercantum di PM 13/2019 pasca dibubarkannya BRTI melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

    Dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga ditambahkan beberapa ketentuan baru sebagai berikut:

    1. ketentuan pelaksanaan SMS blast untuk keperluan pemerintah. 
    2. pengaturan jasa telekomunikasi baru sebagai akibat perkembangan teknologi dan inovasi yang banyak dimintakan oleh Pelaku Usaha.
    3. ketentuan penerimaan panggilan VoIP dari luar negeri untuk menghindari fraud, pengalihan trafik dan penipuan. Penerimaan panggilan VoIP ini merupakan penerimaan pendapatan Pelaku Usaha yang di dalamnya ada penerimaan negara.
    4. ketentuan penjualan konten digital oleh operator selular melalui mekanisme pemotongan pulsa agar ada kepastian bagi pengguna dan operator dan menjaga pertumbuhan konten lokal.
    5. ketentuan kewajiban pengenaan BHP terhadap penyelenggara layanan call center yang memberikan layanannya dengan tidak menggunakan nomor akses call center (nomor akses call center dimiliki oleh instansi pemerintah/BUMN) dalam rangka kepastian hukum dan kemudahan pengawasan dan pengendalian.
    6. ketentuan pelaksanaan pusat monitoring telekomunikasi dan pengumuman hasil monitoring kualitas layanan yang dilakukan pernerintah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang disusun dalam RPP Pelaksanaan Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai peraturan pelaksanaan UU CK. 

    RPM Jasa Telekomunikasi tersebut telah disertai dengar rancangan Peraturan Dirjen PPI sebagai ketentuan teknis dari PM Jasa Telekomunikasi yang berisi ketentuan penyelenggaraan kategori layanan jasa, parameter standar kualitas layanan (QoS), dan metode evaluasi/monitoring penyelenggaraannya.

    Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi itu, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik. Masukan atau tanggapan dapat disampaikan melalui email subditjastel@mail.kominfo.go.id selama 7 hari kalender dari tanggal 4 s.d. 11 Januari 2021.

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No.207/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Menkominfo: Pandemi Pacu Humas Pemerintah Adaptasi Terapkan Kebiasaan Baru

    Pandemi Covid-19 menjadi pemicu motivasi pelaksana kehumasan pemerintah di Indonesia agar menjalankan tugas dengan baik. Menteri Komunikasi Selengkapnya

    Siaran Pers No. 206/HM/KOMINFO/06/2021 tentang Penerbitan Surat Teguran Kedua Kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia Atas Tunggakan Tagihan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Infomatika telah Selengkapnya

    Siaran Pers No. 205/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Rancang Siaran Digital di Banten dalam 3 Wilayah, Kominfo Targetkan ASO Mulai 17 Agustus 2021

    Kementerian Komunikasi dan Informatika merancang jaringan layanan siaran televisi digital di Provinsi Banten dalam 3 (tiga) wilayah layanan Selengkapnya

    Siaran Pers No.204/HM/KOMINFO/06/2021 Tentang Migrasi Siaran Analog ke Digital, Menkominfo: Optimasi Frekuensi 700 Mhz untuk Digital Dividend

    Migrasi siaran televisi analog ke digital dapat memberikan penghematan dalam penggunaan pita frekuensi 700 MHz. Menurut Menteri Komunikasi d Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA