Dorong Penerapan Provinsi Pintar untuk Kolaborasi Atasi Permasalahan

Jakarta, Kominfo - Guna mewujudkan smart city, Kementerian Kominfo mendorong pemerintah provinsi menerapkan provinsi pintar (smart province). Bentuk penerapan itu berupa kolaborasi antardaerah dalam mengatasi permasalahan kota.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono saat webinar Perkembangan dan Masa Depan Smart City Indonesia, Kamis (04/02/2021).

Menururt Direktur Bambang, melalui smart province, Pemprov diharapkan bisa menjembatani berbagai kendala dan kerjasama yang dilakukan antar daerah. “Sehingga, Pemprov tidak sibuk dengan program sendiri, tapi dapat memfasilitasi program smart city dari kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya maupun provinsi lain,” ujarnya.

Direkutr LAIP menyontohkan jika Kota Semarang mengalami kekurangan logistik. Maka untuk mengatasi kebutuhan tersebut barang-barang bisa dipasok dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mengurangi kenaikan harga. Selain itu, bisa ditambahkan bentuk penerapan provinsi pintar di daerah lain. Misalnya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki early warning system.

“Apabila akan terjadi banjir, daerah yang terdampak di sekitar Jakarta bisa antisipasi dan siaga. Selain itu, Jakarta juga menyumbang APBD untuk Jawa Barat dalam antisipasi banjir,” tambahnya.

Kolaborasi seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah adalah kolaborasi yang harus dikerjakan untuk mengatur tatanan kota agar menjadi kota pintar.

“Perlu dibangun kerja sama dari berbagai pihak, bukan hanya di komunitas internal, namun juga sekitar bahkan pusat hingga negara lain agar smart city dapat tercapai,” tandas Direktur Bambang.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Suhono H. Supangkat mengatakan smart city bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masing-masing kota, sehingga tidak terbatas pada teknologi saja.

“Smart city merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota, menggunakan solusi cerdas untuk menyediakan infrastruktur dan layanan kota dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut,” jelasnya.

Suhono Supangkat mengimbau kolaborasi yang dilakukan untuk fokus pada tujuan smart city tersebut. Pemerintah daerah juga harus mampu memiliki visi, strategi, dan kemampuan melihat peluang untuk memberikan solusi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“Apabila sudah meningkat kualitasnya, maka suatu kota telah menjadi kota pintar,” pungkas Suhono.

Dukungan untuk Pemda dalam program SPBE dan smart city (04/02).

Dalam kesempatan yang sama, Farry Argoebie selaku CTO PT Terralogiq Integrasi Solusi mengemukakan menurut data dari Google ada 40 juta pengguna internet baru di Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan dari total tahun lalu sebesar 20 juta. "Jadi, ada seperti percepatan masif terutama dipenggunanya. Disini merupakan potensi yang sangat besar karena pengguna-pengguna baru ini, baru menggunakan e-commerce, menggunakan ojek online karena muncul masalah baru, muncul nya masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara konvensional," paparnya.

Dalam perbincangan, Farry menjelaskan satu use case yang sering dibahas adalah urban planning. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu misalnya insight kebiasaan masyarakat disekitar fasilitas tertentu agar perencanaan urban planning ini bisa diakukan secara pro aktif dan bukan hanya secara reaktif.

Ia menambahkan, data merupakan currency. Oleh karena itu, banyak kota-kota Smart City di luar banyak yang menggunakan open API.

"Jadi data government itu bisa digunakan oleh business, oleh user, atau startup, dan bisa jadi suatu ekosistem yang mendukung Smart City. Kami bisa membantu beradaptasi seperti identifikasi lokasi, identifikasi bisnis, identifikasi laporan untuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan hal-hal yang memperlukan analisa mengenai lokasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai pementasan persoalan urban planning, dan analisa resiko,” paparnya.

Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika telah memberikan dukungan bagi pemerintah daerah untukmelaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan smart city. Bentuknya antara lain penyediaan big data dan artificial intelligence (AI), keamanan informasi, infrastruktur dan platform TIK, peningkatan kapasitas ASN, pembinaan dan pengawasan Pemda, serta pembangunan aplikasi pemerintahan. (pag)