FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 02-2021

    636

    Soal Kemungkinan Revisi UU ITE, Menkominfo: Dikomunikasikan dengan DPR

    Kategori Berita Kominfo | Irso
    Menteri Johnny dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021). - (Indra Kusuma)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, perihal revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE) masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2021, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan DPR-RI.

    “Tentu (revisi UU ITE) komunikasinya harus dilakukan dengan parlemen, karena Prolegnas itu domain DPR,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers usai rapat Pengarahan Kepada Tim Kajian Teknis UU ITE, bersama Menkopolhukam di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (22/02/2021).

    Menurut Menteri Kominfo selain menyikapi kemungkinan revisi UU ITE masuk dalam Prolegnas 2021, publik juga perlu memperhatikan jangka waktu proses revisi berjalan.

    “Proses revisi itu pasti makan waktu, dan waktu diantaranya ini harus dijaga dulu agar pelaksanaan  Undang-Undang ITE ini jangan sampai menghasilkan ‘karet-karet’ yang baru,” jelasnya

    Menteri Johnny berharap revisi UU ITE harus mampu melindungi dan menjamin rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini sangat dibutuhkan pedoman untuk dijalankan oleh aparat penegak hukum.

    “Saya kira Kapolri sudah mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden, Pak Jaksa Agung juga sudah mengikuti perkembangan ini, para penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan sudah mengetahui itu,” tandasnya.  

    Mengenai DPR meminta pemerintah menyiapkan naskah akademik, Menteri Kominfo menyatakan proses tersebut tentu akan dibicarakan dengan DPR. 

    “Kalau revisi Undang-Undang ITE tadi kita sepakati itu akan dipimpin oleh sektor atau Kementerian Kumham,” ujarnya.

    Menurut Menteri Johnny, dalam membuat sebuah undang-undang secara normatif usul inisiatif bisa berasal dari DPR atau dari pemerintah. “Pertama kita harus menentukan tim kajian menghasilkan rekomendasinya dulu, jangan mendahului hasil kerja tim, kita mengikuti tahapan kerja tim,” jelasnya.

    Menteri Kominfo menegaskan bahwa pemerintah dari negara manapun tentu memiliki kesiapan membuat undang-undang, termasuk Indonesia.

    “Tentu kita harus siap. karena membuat undang-undang tidak bisa dilakukan oleh DPR sendiri, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bahkan Perpu sekalipun diterbitkan oleh Presiden tapi harus diterima atau ditolak oleh DPR. Jadi memang itu proses pembuatan undang-undang,” jelasnya.

    Berita Terkait

    Manfaatkan SiCantik Cloud, Kominfo: Layanan Terpadu Hemat Biaya

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah memanfaatkan SiCantik Cloud. Layanan itu akan memadukan layanan perizinan Selengkapnya

    Pastikan Akses Telekomunikasi PON XX, Menkominfo Akan Kunjungi Papua

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua besok Kamis (23/09/2021). Dalam kunjunga Selengkapnya

    Tingkatkan Pemahaman Pelindungan Data, Kominfo Gandeng UN-APCICT

    Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng United Nation - Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development of the United N Selengkapnya

    Kembangkan Ekonomi Digital, Menkominfo Percepat Bangun Infrastruktur TIK

    Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara merata di seluruh pe Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA