FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 03-2021

    523

    Presiden Cabut Lampiran Perpres 10/2021 mengenai Investasi Minuman Keras

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003

    Jakarta, Kominfo - Presiden RI Joko Widodo menegaskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (02/03/2021).

    “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyata dicabut,” tegas Presiden.

    Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

    Disampaikan Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

    “Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.

    Berita Terkait

    Presiden Tinjau Panen Padi dan Berdialog dengan Petani di Indramayu

    Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas panen padi di kawasan pertanian yang berada di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramay Selengkapnya

    Presiden: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas

    Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya

    Presiden RI dan Kaselir Jerman Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

    Kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerja sama di bidang kesehatan, kerja sama ekonomi, dan perubahan Selengkapnya

    Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2021 Sediakan 6.464 Kursi

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengumumkan pendaftaran sekolah kedinasan tahun anggaran Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA