FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    14 04-2021

    1124

    Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Makin Membaik

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003
    Warga meniupkan nafas ke dalam kantong saat tes Covid-19 menggunakan Genose C19 di Rumah Genose Satgas Covid-19 Jagalan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021). Rumah Genose inisiatif Satgas Penanganan Covid-19 Kelurahan Jagalan tesebut menyediakan layanan tes deteksi Covid-19 bagi warga agar pelacakan kasus terkonfirmasi lebih efisien sekaligus membantu warga yang membutuhkan surat bebas Covid-19 sebagai syarat melakukan perjalanan dan bekerja. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa perkembangan Covid-19 di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan global. Indonesia telah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat mikro.

    “Kebijakan PPKM skala mikro terbukti efektif karena jumlah kasus baru terkonfirmasi Covid-19 menunjukkan tren penurunan kasus hampir di semua provinsi termasuk DKI Jakarta,” kata Menko Airlangga dari Jakarta, Rabu (14/04/2021).

    Tren persentase kasus aktif di Indonesia saat ini berada pada 6,90% yang berarti lebih rendah dari global yang masih 17,36%. Bersamaan dengan hal tersebut, tren presentase kesembuhan di Indonesia mencapai 90,40% yang juga lebih tinggi dari tren kesembuhan global yang berada pada 80,46%. Terkait realisasi vaksinasi, Indonesia berada di posisi 9 besar dunia dan termasuk 4 besar dunia dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin. Akselerasi pendistribusian vaksin Covid-19 di Indonesia hingga 13 April 2021 sebanyak 15,6 juta dosis telah disuntikkan.

    Mengawali sambutannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa kondisi perkonomian nasional sudah mulai pulih. Sektor yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selain itu, beberapa sektor masih mampu bertahan dan tumbuh signifikan adalah sektor informasi dan komnikasi (infokom), kesehatan, pertanian, dan jasa pendidikan.

    “Sektor kesehatan, infokom, keuangan, pendidikan dan real estate maenjadi penopang di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah sendiri melihat bahwa jenis pengangguran meningkat juga di Jakarta,” ujar Menko Airlangga.

    Kartu Prakerja merupakan salah satu solusi dari Pemerintah untuk menangani masalah pengangguran di masa pandemi Covid-19 dan telah mencapai Gelombang 16 dengan total penerima kumulatif yang sudah diterima sebanyak lebih dari 8,2 juta orang. Sejumlah 13,39 triliun rupiah insentif telah disalurkan pada tahun 2020 dan 786 miliar rupiah pada tahun 2021.

    “Di Provinsi DKI Jakarta, terdapat sebanyak 285 ribu orang penerima Kartu Prakerja yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Insentif sebesar 107 miliar rupiah telah disalurkan kepada peserta tersebut,” pungkas Menko Airlangga.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan Peraturan Presiden No. 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional memiliki 201 Proyek dan 10 Program dengan total nilai investasi Rp4.817,7 Triliun. Dalam Proyek Strategis Nasional terdapat proyek-proyek strategis nasional yang mendukung infrastruktur Provinsi DKI Jakarta. Proyek strategis tersebut meliputi sektor jalan, transportasi, sumber daya air (pengendali banjir, air minum dan sanitasi) serta sektor perumahan.

    Berita Terkait

    Presiden Optimistis Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh Baik

    Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan tetap waspada tehadap cepatnya pergerakan ekonomi global da Selengkapnya

    Perkuat Sistem Logistik di Indonesia, Wapres Dorong Cari Model Terbaik

    Wapres menyampaikan, riset ini sangat krusial diinisiasi oleh pelaku usaha sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan. Selengkapnya

    Bahas Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Undang Pemuda

    RPJPN 2025-2045 menargetkan pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju mencapai USD30.300 di 2045. Kementerian PPN/Bappenas t Selengkapnya

    Wapres Ingatkan Tiga Hal tentang Fatwa Keagamaan di Indonesia

    Kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga nega Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA