Kominfo: Implementasi 5G Jawab Kebutuhan Masyarakat

Jakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail berharap implementasi 5G dapat menajawab kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Bahkan, Pemerintah menurutnya juga tengah menyiapkan tata kelola serta talenta digital agar bisa mengoptimalkan dampak implementasi 5G di Indonesia.

“Implementasi 5G diharapkan bisa menjawab kebutuhan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, pemerintah dan juga individu,” ujarnya dalam Seminar Daring CNBC Indonesia Telco Forum 2021: 5G Masa Depan Komunikasi RI, dari Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Dirjen Ismail juga berharap jaringan cepat bisa disediakan dengan kualitas sebaik mungkin dan dengan harga yang terjangkau. Jika nantinya kecepatan 5G akan meningkat 10 kali lipat, dengan begitu dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Namun, pasti juga akan ada masalah biaya. “Dibutuhkan efisiensi, walau kecepatan naik 10 kali lipat, tetap dijaga agar affordable,” harapnya.

Menurutnya, menyediakan 5G bukan soal cepat-cepatan, tapi pada waktu yang tepat dan juga tepat sasaran. Dengan begitu, Kemkominfo dan Kementerian Perindustrian dapat menyiapkan roadmap secara jelas. Masyarakat bisa memahami peta jalan jaringan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

“Menyiapkan berbagai ekosistem yang dibutuhkan, sehingga infrastruktur yang dibangun bukan lagi untuk industri asing atau over the top. Manfaatkan 5G dengan aplikasi anak bangsa,” katanya.

Salah satu aspek yang perlu disiapkan agar Indonesia ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam implementasi ekosistem 5G, menurut Dirjen SDPPI adalah menyiapkan sebanyak mungkin digital talent yang memiliki ragam karya aplikasi di dunia digital secara serentak dan pararel. “Kita mau menjadi tuan rumah dalam implementasi 5G, bukan hanya belanja tapi tidak bisa memanfaatkan untuk mendapatkan benefit yang maksimal,” jelasnya.

Dirjen Ismail juga menegaskan tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi, melainkan aplikasi-aplikasi yang berasal dari karya anak bangsa harus diperbanyak. “Data yang tersebar harus terjaga dengan baik, apalagi data privasi. Kita harus meyakini kita berdaulat pada data di Indonesia," tandasnya.

Dirjen SDPPI juga mengingatkan para operator telekomunikasi agar tidak menggelontorkan dana secara cuma-cuma pada pengembangan 5G, tapi manfaat yang didapat tidak sebanding. Semua pihak harus mengambil kesempatan dalam pengembangan 5G di Indonesia untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal itu harus tercermin dari infrastruktur yang diproduksi di Indonesia.

Oleh karena itu, Dirjen Ismail menyatakan Pemerintah akan menjadi orkestra dalam implementasi pengembangan teknologi 5G di Tanah Air. “Pemerintah akan menjadi orkestra yang menampung berbagai kepentingan dalam pengimplementasian pengembangan 5G,” katanya.

Menurut Dirjen SDPPI, infrastuktur harus tersedia dimana-mana dan harus mempunyai kualitas terbaik. Tidak ketinggalan tarifnya harus terjangkau untuk semua pengguna. Percuma apabila layanan berkualitas, nampun tidak terjangkau masyarakat.

Dirjen Ismail mengakui masih ada pekerjaan rumah dari sisi kebijakan dan regulasi, berupa penyiapan aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PM).

Menunggu hal tersebut, Dirjen SDPPI mengingatkan agar ada perubahan mindset di level pemerintah pusat dan daerah. “Pemerintah daerah memandang infrastruktur untuk mendapatkan Penadapatan Asli Daerah (PAD), ataupun izin yang berbelit-belit. Di dalam Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi itu semua,” tegasnya.

Menurut Dirjen Ismail, pemerintah tidak perlu mendapatkan pendapatan di depan, karena yang utama adalah memberikan kepastian dan kecepatan proses. “Semua harus jelas dari pembiayaan dan peraturan, juga harus disosialisasikan bagaimana cara pengimplementasiannya,” jelasnya.

Efisiensi Industri

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Ali Murtopo Tampubolon menjelaskan implementasi 5G diharapkan bisa menjadi pendorong otomasi industri sesuai target Making Indonesia 4.0 yang digagas pemerintah. Jaringan 5G dinilai bisa membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saing dibandingkan dengan posisi saat ini, terutama yang berada di kawasan industri.

"Kita mau mendorong industri dalam negeri untuk mengoptimalkan dan meningkatkan equipment-nya, sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) harus ditingkatkan, sehingga bisa menjaring investasi masuk," kata Ali.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian telah mensosialisasikan pada industri perihal pentingnya transformasi digital dalam efisiensi dan daya saing. Kemenperin akan mengembangkan techno park yang siap menjadi pemain industri 5G, sekaligus mengembangkan teknologi dan SDM.

Ali Murtopo Simbolon mengungkapkan kalau pihaknya sedang mengkaji stimulus untuk diberikan kepada stakeholder dalam pengembangan 5G di Indonesia. “Yang kami siapkan adalah bagaimana teknologi 5G bisa diproduksi di industi dalam negeri, sehingga karya anak bangsa bisa digunakan secara maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan demand 5G sudah sangat siap, begitupun dengan kebutuhan implementasi revolusi di industri 4.0. Ali Murtopo Simbolon mengatakan Kemenperin sedang mengkaji stimulus kepada industri telekomunikasi untuk pendukung implementasi teknologi 5G di Indonesia. “Nantinya, Ketika teknologi itu bisa diproduksi dalam negeri dan tidak terbeban dengan teknologi impor. Dengan begitu industri lokal pada implementasi 5G bisa maksimal dan menarik investasi baru,” jelasnya.

Ali Murtopo mengatakan, tentu dengan penerapan Making Indonesia 4.0, sangat terlihat jelas kebutuhan 5G untuk transformasi industri di Indonesia. “Kementerian Perindustrian siap bersinergi dengan Kemkominfo dalam mempersiapkan 5G di Indonesia,” imbuhnya.

Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Adam Gifari menungkapkan tahun ini, perusahaan berfokus untuk meningkatkan jumlah fiberisasi. Sebagai catatan, hingga September 2020, jumlah fiberisasi yang dilakukan TOWR mencapai 37.000.

Ia juga mengungkapkan penambahan menara telekomunikasi tahun ini ditargetkan sebanyak 500-1.000 menara baru.  “Sementara untuk target co-location tahun ini ditargetkan pertumbuhannya 2.000  sampai 3.000 menara,” ungkapnya.