FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 04-2021

    151

    Waspadai Peningkatan Kasus Penularan Covid-19 di Daerah

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003

    Jakarta, Kominfo - Perkembangan penyebaran Covid-19 di sejumlah negara yang belakangan melonjak menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk tetap menjaga kewaspadaan. Saat memberikan arahan secara virtual kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Rabu, 28 April 2021, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk mencermati hal tersebut dan menjaga kewaspadaan di tiap daerah.

    “Saya ingat di bulan Januari, saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10 ribu kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semua,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta.

    Presiden mengatakan, sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota, kepala daerah harus tetap memantau dinamika penyebaran Covid-19 dan jangan lengah. Apabila diketahui terjadi peningkatan kasus, maka segera upayakan penanganan agar dapat langsung menekan penyebaran.

    Menjelang perayaan Idulfitri mendatang, Kepala Negara juga meminta kehati-hatian para kepala daerah. Sebagaimana yang diketahui, tahun 2020 kemarin, terdapat empat masa libur yang kemudian diiringi dengan peningkatan kasus yang cukup tajam.

    “Ingat tahun lalu? Ada empat libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idulfitri tahun lalu naik sampai 93 persen, libur Agustus tahun lalu naik sampai 119 persen, libur Oktober naik 95 persen, libur tahun baru kemarin naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu, hati-hati,” ucap Presiden.

    Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penularan, Presiden meminta para kepala daerah untuk intens menyosialisasikan kebijakan peniadaan mudik dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

    “Sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang, kurang lebih 33 persen dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11 persen, tetapi angkanya masih 29 juta. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, gubernur, bupati, wali kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tapi angkanya juga masih besar 18,9 juta orang yang masih akan mudik,” tuturnya.

    Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar kegiatan vaksinasi massal di daerah tetap berjalan. Pemerintah pusat dalam hal ini akan berupaya keras untuk menyiapkan vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh daerah. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan untuk dapat segera melakukan penyuntikan dosis vaksin kepada masyarakat yang menjadi prioritas pemberian vaksin.

    “Vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen. Segera disuntikkan ke masyarakat dan target prioritas,” ucap Presiden.

    Belanja APBD Gerakkan Ekonomi Daerah

    Sejumlah parameter pemulihan ekonomi menunjukkan hasil menggembirakan. Dengan kondisi tersebut, Presiden optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5 persen dapat tercapai.

    “Kenapa kita optimistis? Karena sudah kelihatan sekarang pabrik, industri, atau manufaktur sudah bergerak. Itu tercermin di dalam yang namanya purchasing manager index yang pada sebelum pandemi itu berada di angka 51 sekarang justru berada di atas kenormalan sebelum pandemi, yaitu di angka 53,2,” kata Presiden.

    Hal serupa diperoleh dari tingkat konsumsi listrik baik industri, rumah tangga, maupun pemerintahan, juga kenaikan terhadap impor barang modal yang diperlukan untuk menggerakkan sektor industri hingga sebesar 33,7 persen setelah sebelumnya mencatat nilai negatif.

    Demikian pula dengan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dari sebelumnya 84,9 yang kini telah berada di angka 93 serta Indeks Penjualan Ritel yang juga meningkat di bulan Maret ini.

    “Artinya ada demand di situ, ada permintaan di situ, ada belanja di situ, ada konsumsi. Kelihatan di Indeks Penjualan Ritel,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, untuk menjaga momentum positif tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk menyegerakan belanja APBD, khususnya belanja modal. Kepala Negara mencermati bahwa per akhir Maret lalu, belanja modal baru terealisasi sebesar 5,3 persen. Padahal, perputaran uang yang dihasilkan melalui belanja modal tersebut akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak segera dibelanjakan,” ucapnya.

    Selain itu, bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi ini juga harus segera disalurkan. Konsumsi masyarakat melalui sejumlah bantuan tersebut, selain dapat membantu masyarakat, nantinya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    “Yang saya lihat per April kemarin yang sudah tersalurkan baru 32 persen. Masih kecil sekali, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti sehingga sore hari ini saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” kata Presiden.

    Berita Terkait

    Pemerintah RI Kirim Bantuan Hibah untuk Penanganan Covid-19 di India

    Bantuan kemanusiaan yang akan diberikan pada kesempatan ini adalah 200 unit oxygen concentrators setelah sebelumnya Indonesia juga mengirimk Selengkapnya

    Kemenhub Siapkan Skema Pencegahan Penyebaran Covid-19 Saat Arus Balik

    Kementerian Perhubungan memprediksi 22 persen pemudik akan kembali ke tempat asal pada hari kedua setelah Lebaran. Selengkapnya

    Waspadai Kenaikan Kasus Pandemi Covid-19 Global

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan adanya kenaikan kasus Covid-19 secara global dalam kurun waktu satu minggu sejak 25 April hingga Selengkapnya

    Polri Tambah Penyekatan Larangan Mudik di 381 Titik

    Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA