Pemerintah Upayakan Bansos Bisa Dimanfaatkan untuk Lebaran

Jakarta, Kominfo - Jelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, pemerintah mengupayakan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa BLT DD telah tersalur sebesar Rp2,3 triliun kepada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 8 juta KPM. 

Bagi kabupaten yang belum mencairkan BLT DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diharapkan ikut mendorong agar pencairan BLT DD dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, untuk penyaluran Program Sembako alokasi bulan Mei-Juni rencananya akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada bulan Mei. Sosialisasi kepada KPM diharapkan segera dilakukan melalui berbagai media bahwa bantuan sudah dapat dimanfaatkan sebelum Lebaran.

"Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran. Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," ujarnya usai memimpin Rapat Tingkat Menteri mengenai Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bansos, Senin (10/05/2021).

Sedangkan, untuk BST yang berakhir April 2021, akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 (dua) bulan yaitu Mei-Juni dengan indeks bantuan Rp300 ribu perbulan. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menyiapkan proses penyaluran bantuan dan akan segera disosialisasikan kepada KPM untuk pemanfaatannya. 

"Untuk PKH Tahap 2 sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM. Menjelang Lebaran, harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM dan itu berarti masih ada sekitar 300 ribu sasaran lagi," ungkap Menko PMK.

Muhadjir pun meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT agar diintegrasikan. Ia menekankan BLT DD melengkapi atau mengisi kekosongan, apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau, belum menerima bantuan dari Kemensos.

"Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan," tandas Menko PMK. 

Menko Muhadjir menjabarkan kelengkapan data KPM yang dibutuhkan dan harus sepadan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan tanggal lahir. Data tersebut nantinya diperlukan untuk pembukaan rekening bansos di bank Himbara.

"Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK," tuturnya.

Lebih lanjut, pasca Qanun Aceh, penyaluran bansos untuk Provinsi Aceh masih akan dilakukan oleh Himbara hingga Juni 2021. Setelahnya, penyaluran akan dialihkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Basic Saving Account (BSA) dan apabila masih terdapat kesulitan dalam penyaluran, dapat dibantu disalurkan oleh PT Pos.

Dalam rapat tingkat menteri tersebut hadir Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Ketua OJK Wimboh Santoso, perwakilan Kemensos, Kemendagri, BI, TNP2K, serta perwakilan lembaga lainnya.