FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 07-2021

    183

    Presiden Tegaskan Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

    Kategori Berita Pemerintahan | adhi004
    Warga memotret pengumuman penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Sebelumnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksinasi individu atau vaksin COVID-19 berbayar yang rencananya digelar mulai hari ini Senin (12/7) karena besarnya animo dan pertanyaan yang masuk. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. 

    “Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

    Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

    “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

    Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

    “Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

    “Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

    Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

    “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

    Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

    “Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Presiden Resmi Luncurkan Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara

    Nilai-nilai ASN “Berakhlak” merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborati Selengkapnya

    Pemerintah Penuhi Kebutuhan Oksigen dan Percepat Vaksinasi Covid-19 Berbasis Risiko

    Menurut Menkes, saat ini kebutuhan oksigen medis meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode sebelum Lebaran tahun 2021. Selengkapnya

    Wapres Dorong Generasi Muda Tingkatkan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus melakukan berbagai upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuan Selengkapnya

    Presiden Tinjau Rumah Oksigen Gotong Royong

    Rumah Oksigen Gotong Royong sendiri merupakan fasilitas kesehatan semipermanen yang khusus dilengkapi dengan peralatan suplai oksigen dan te Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA