FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    29 08-2021

    750

    Dukung Kebijakan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003
    Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menemui sejumlah pekerja/buruh yang menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021, Sabtu (28/8). Salah satunya pekerja di Rumah Makan Soto Ayam Cak Har, Surabaya.

    Jakarta, Kominfo -  Kementerian Ketenagakerjaan terus mengampanyekan kebijakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah pun terus diperkuat dalam melakukan percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

    Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa penguatan kebijakan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan kebijakan.

    "Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah," kata Menaker Ida di Jakarta, Minggu (29/08/2021).

    Menaker Ida menjabarkan, masih adanya kesenjangan dalam pembangunan yang menyebabkan penyandang disabilitas belum mampu berpartisipasi dalam berbagai faktor.

    Adanya stigma dan stereotipe pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap para penyandang disabilitas.

    “Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas,” kata Menaker Ida.

    Menurut Menaker, perlu adanya layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan nasional melalui Ekosistem Digital SIAPKerja/Karirhub, Link And Match Ketenagakerjaan, Transformasi BLK, dan Pengembangan Talenta Muda.

    Menurutnya, Pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD) melalui penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan serta peran masyarakat sebagai pendamping ULD bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.

    “Pelayanan Ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan/evaluasi,” katanya.

    Berita Terkait

    Buka Perdagangan BEI, Presiden Optimistis Berbagai Tantangan 2022 Bisa Dilalui

    Tantangan-tantangan seperti adanya varian Omicron, kenaikan inflasi, tapering off, hingga kelangkaan energi di sejumlah negara disinyalir bi Selengkapnya

    Komitmen Pemerintah Jadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia

    Selengkapnya

    Perizinan Berusaha Online Dukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debrikoratisas Selengkapnya

    Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

    “Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presi Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA