FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    06 12-2021

    475

    Waspada Varian Omicron, Pemerintah Dorong Vaksinasi bagi Kelompok Rentan dan Anak-Anak

    Kategori Berita Pemerintahan | srii003
    Warga Negara Asing (WNA) berjalan melintasi papan jadwal informasi penerbangan internasional di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/11/2021). Pemerintah memberlakukan larangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah masuknya varian COVID-19 B.1.1.529 atau Omicron dan mewajibkan karantina selama 14 hari bagi penumpang yang berkunjung dari negara tersebut, sedangkan penumpang dari selain negara tersebut wajib karantina selama tujuh hari. - (antarafoto)

    Jakarta Pusat, Kominfo - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memonitor perkembangan varian Omicron yang telah terdeteksi di 45 negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah meminta adanya genome sequencing, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan.

    “Dalam hal ini karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin (06/12/2021).

    Selain percepatan vaksinasi bagi anak-anak, Presiden juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi booster terus dipersiapkan sehingga pada bulan Januari mendatang dapat dilakukan penyuntikan. Pelaksanaan vaksinasi booster tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan.

    “Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI,” lanjutnya.

    Terkait dengan persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Presiden meminta agar berbagai kegiatan diikuti maksimal 50 orang. Kebijakan pembatasan kegiatan saat Nataru akan disesuaikan dengan imbauan dari WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.

    “Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin,” tambahnya.

    Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) di Bali yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.

    “Akan ada protokol kesehatan secara bubble dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” imbuhnya.

    Terakhir, Airlangga menjelaskan bahwa hingga 3 Desember 2021 realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 68,6 persen dari total pagu yang dianggarkan. Menko Perekonomian menyebut realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada kuartal ketiga.

    “Realisasi di klaster kesehatan Rp140,52 triliun atau 65,4 persen, di sektor perlindungan sosial Rp142,63 triliun atau 76,4 persen, program prioritas Rp80,68 triliun atau 68,4 persen, UMKM Rp85,50 triliun atau 51 persen. Terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan yang UMKM relatif sudah terlaksana. Kemudian insentif usaha sudah 63,84 (triliun) atau 101 persen, untuk testing, tracing Rp3,11 triliun atau 69 persen, untuk teraupetik insentif santunan nakes sudah 80 persen, vaksinasi 28,77 persen, Rp77 triliun, dan perlinsos sudah Rp142,63 triliun,” jelas Menko Perekonomian.

    Berita Terkait

    Presiden Tinjau Vaksinasi bagi Lansia dan Anak-Anak di Kabupaten Bintan

    Presiden berharap agar vaksinasi tersebut dapat melindungi masyarakat dari paparan virus korona. Selengkapnya

    Pemerintah Dorong Komitmen Pembentukan UPTD PPA di Daerah

    Menurut Menteri Bintang, KemenPPPA akan terus memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan UPTD PPA melalui komitmen pemerintah Selengkapnya

    Soal Omicron, Patuhi Semua Arahan Pemerintah dan Jangan Keluar Negeri Dulu!

    Menko Luhut meminta sekaligus mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak berpergian keluar negeri terlebih dahulu, disamping tetap membatasi Selengkapnya

    Tren Kenaikan Omicron, Presiden: Tetap Waspada dan Tidak Panik

    Kepala Negara pun mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian jika tidak memiliki keperluan yang mendesa Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA