FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    08 12-2021

    2593

    Pemerintah Pertahankan Keseimbangan dalam Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    Kategori Berita Pemerintahan | doni003
    Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ulapan di Denpasar, Bali, Jumat (3/12/2021). Peta jalan tersebut disusun berdasarkan Visi Indonesia 2045 dan kearifan lokal Bali yang menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang serta mengakomodasi perubahan kehidupan pasca COVID-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal baik alam, manusia, maupun budaya secara berkelanjutan.

    Jakarta Pusat, Kominfo - Pada Triwulan III-Tahun 2021, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51% (yoy). Pulau Jawa memberikan kontribusi ekonomi tertinggi sebesar 57,55% dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% dan kemudian diikuti oleh kontribusi ekonomi yang cukup signifikan sebesar 21,95% dari Pulau Sumatera dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,03%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perekonomian Indonesia sudah ditangani dengan cukup baik pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan pada Triwulan IV-2021, pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 4,5%-5,5% (yoy), dan untuk pertumbuhan tahunan sepanjang tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,7%-4% (yoy).

    Menurut Menko Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Kuncinya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pas, serta kombinasi kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam burden sharing, dan yang ketiga adalah reformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja,” jelasnya dalam Webinar Solopos Outlook Ekonomi 2022 tentang “Penguatan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, dari Jakarta Pusat, Rabu (and 08/12/2021).

    Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa banyak lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, yang mengapresiasi upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan PEN. Hal ini menjadi catatan tersendiri karena Indonesia sebagai negara berkembang mampu “berdiri sendiri” di tengah pandemi. Kredibilitas itu sangat membantu ketika Indonesia diamanatkan untuk memegang Presidensi G20 dan Indonesia akan bersama-sama negara anggota lainnya menentukan arah global ke depan.

    “Pada G20 kali ini, negara-negara berkembang akan terwakili, karena Indonesia adalah Presidensi pertama dari kelompok negara berkembang. Kita juga mengundang negara yang menjadi Ketua Uni Afrika yaitu Republik Demokratik Kongo, serta yang merepresentasikan pembangunan progresif di Afrika yaitu Rwanda. Prinsipnya di G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, jadinya no one left behind,” tutur Menko Airlangga.

    Ada tiga agenda utama bagi Indonesia untuk digaungkan di G20, yang pertama yakni isu kesehatan dan peningkatan kapasitas. Indonesia mempunyai banyak model yang bisa dijadikan prototipe ke global. “Kita bisa menjaga dari sisi kesehatan dengan menjalankan PPKM dengan kekuatan Puskesmas, lalu proses vaksinasi dengan bantuan Posyandu dan TNI/Polri, dan keseluruhan integrasi sistem ini, negara lain tidak punya,” ucap Menko Airlangga.

    Kedua, dalam situasi pandemi telah berhasil on-board sebanyak 9 juta UMKM lokal. Dalam hal ini, digitalisasi terbukti menjadi akselerator dalam perekonomian, termasuk melalui inklusi keuangan. Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga pun menyampaikan tentang Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ditargetkan menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, di mana hal ini juga menjadi target dari negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo telah menargetkan 35 kabupaten/kota dari 7 provinsi sebagai pilot project untuk program ini.

    Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan. Di Januari 2022, Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.

    Selanjutnya, ketiga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menko Airlangga menuturkan, penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission. Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. “Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya.

    Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk Dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha. Hingga 3 Desember 2021, anggaran Program PEN sudah terserap Rp513,17 triliun (68,9%).

    Dengan adanya pertumbuhan yang terus positif, Pemerintah Indonesia tetap optimis untuk mencapai target jangka panjang perekonomian Indonesia untuk keluar dari middle income trap, dan mencapai Indonesia Maju di 2045. “Pemerintah mendorong hilirisasi terus berjalan, termasuk di industri kelapa sawit. Ini menjadi salah satu andalan ekspor, menyusul industri baja dan nikel,” ucap Menko Airlangga.

    Selain itu, optimisme ini juga didukung dengan adanya bonus demografi penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk Indonesia (BPS, 2020) menunjukkan bahwa 25,87% penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan rentang usia 24-39 tahun (Generasi Milenial), dan 27,94% adalah penduduk dengan rentang usia 8-23 tahun (Gen Z), yang akan membentuk tingginya potensi struktur jumlah penduduk usia produktif. Dengan demikian, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035.

    Berita Terkait

    Pemerintah Hormati Putusan MK Soal Pilpres yang Final dan Mengikat

    Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini kepada pemerintah yang akan datang. Selengkapnya

    Jawa Timur Jadi Contoh Penerapan Keterpaduan Layanan Digital

    Digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh sat Selengkapnya

    Presiden Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan

    Bantuan yang dikirimkan tersebut, kata Presiden, bernilai kurang lebih Rp30 miliar berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan Selengkapnya

    Dukung Pemanfaatan AI di Pemerintahan, Keamanan Jadi Prioritas

    Kejahatan masa depan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan yang semakin kompleks. Ancaman seperti penyebaran Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA