Jelang Nataru: Pengetatan Prokes, Bukan Penyekatan Transportasi

Jakarta Pusat, Kominfo - Natal dan Tahun Baru (Nataru) cenderung diikuti meningkatnya mobilitas  masyarakat, baik melalui transportasi umum maupun kendaraan pribadi.  Indonesia akan melakukan perjalanan.

Berdasar survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub RI, meskipun PPKM level 3  ditiadakan dan saat ini diberlakukan asesmen sesuai lokasi, namun sebanyak 7% atau  11 juta orang di Indonesia akan melakukan perjalanan.

“Adapun di Jabodetabek angkanya menunjukkan 2,8 juta orang akan melakukan perjalanan sehingga hal ini harus diantisipasi bersama mengingat saat ini pandemi masih bersama kita,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Senin (20/12/2021).

Oleh karena itu, Kemenhub dikatakannya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pengendalian transportasi dan petunjuk pelaksanaan penumpang dalam negeri, yaitu Surat Edaran No 109 utk Transportasi Darat, Surat Edaran No 110 untuk Transportasi Laut, Surat Edaran No 111 untuk Transportasi Udara dan Surat Edaran No 112 untuk Kereta Api yang akan berlaku 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Semua Surat Edaran merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 dan No 24 dan Inmendagri (Instruksi Mendagri) 66 dan 67. Dalam pengaturan dan pengendalian transportasi Nataru tidak akan ada penyekatan namun diberlakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes) di semua prasarana transpo rtasi,” ujar Adita.

Ia menjelaskan, akan diberlakukan pembatasan kapasitas di semua moda transportasi. Untuk transportasi darat diatur sesuai level PPKM dan jenis moda transportasi. Untuk transportasi laut berlaku kapasitas maksimal 75%, transportasi udara 100% dengan syarat penyediaan 3 baris bangku kosong bagi penumpang yang menunjukkan gejala sakit. “Adapun kereta antar kota kapasitas maksimal 80%, kereta api lokal perkotaan 70%, sedangkan kereta api perjalanan rutin komuter dalam aglomerasi kapasitas maksimal 45%,” ujar Adita.

Dalam hal antisipasi masuknya varian Omicron, pintu masuk internasional sudah dibatasi, dimulai beberapa waktu lalu. “Bandara yang dibuka hanya Soekarno Hatta Jakarta, Sam Ratulangi Manado dan Ngurah Rai di Bali untuk wisatawan mancanegara. Adapun untuk bandara internasional lain di Batam dan Tanjung Pinang, untuk transportasi laut di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang dan Nunukan. Perjalanan darat lintas batas negara melalui Entikong dan Aruk di Kalimantan,” tutur Adita.

Adita menambahkan, dalam penanganan transportasi penumpang, Kemenhub selalu bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya keimigrasian, bea cukai, Kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan dan tentunya  Satgas Penanganan COVID-19.

“Kami lakukan koordinasi intensif dengan stakeholder agar penanganan pelaku perjalanan internasional dapat berjalan dengan baik. Operator diminta meningkatkan pengawasan prokes di sarana prasarana transportasi, dengan menerapkan pengawasan tegas namun humanis untuk mengingatkan masyarakat,” tutur Adita.

Selain itu, juga diberlakukan pembatasan kapasitas untuk sarana transportasi darat, khususnya angkutan

umum dimana kapasitas dibatasi 75% dari jumlah maksimal termasuk kapal penyeberangan termasuk kapal  roro (roll on roll off).

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi,  menyampaikan kebijakan dan penanganan rekayasa lalu lintas perhubungan darat dituangkan dalam Surat  Edaran No 109 tahun 2021, terkait perjalanan transportasi darat yang bertujuan membatasi mobilitas  selama Nataru. “Semua pelaku perjalanan pribadi atau angkutan umum/penyeberangan/sepeda motor  wajib sudah melakukan vaksin dosis lengkap, rapid antigen negatif 1x24 jam dan memakai aplikasi  PeduliLindungi,” ujarnya.

“Pengelola terminal simpul transportasi di darat, termasuk pelabuhan terminal penyeberangan harus  menyiapkan dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi di tiap shuttle, juga melakukan sterilisasi terhadap  tempat-tempat ruang tunggu kapal dan kendaraan termasuk bus. Sterilisasi bisa dilakukan oleh petugas  lapangandanbekerjasamadenganoperator. Sterilisasidilakukanberkalausaidigunakan,”ujarBudi.

Budi menambahkan, pengelola simpul transportasi darat juga harus melakukan pengecekan suhu tubuh  masyarakat yang akan melakukan perjalanan. “Kami mengimbau pengelola untuk menyiapkan prasarana  pendukung penanganan COVID-19 seperti hand sanitiser, wastafel yang mudah dijangkau dan dilihat  masyarakat, serta ruang isolasi manakala dijumpai masyarakat yang melakukan perjalanan diduga terpapar  Covid-19,” ujarnya.

Untuk Nataru, akan disiapkan pola dan pendekatan manajemen rekayasa lalu lintas bekerja sama dengan  kepolisian, PUPR dan pengelola jalan tol. “Manakala ada peningkatan volume kendaraan di jalan tol/nasional, maka akan berlakukan kebijakan yang sifatnya situasional tergantung kebutuhan di lapangan. Ini  merupakan diskresi kepolisian, mereka yang akan mengeksekusi situasi di lapangan, bisa berupa contraflow,  satu arah atau ganjil genap. Hal itu sangat mungkin dilakukan sesuai penilaian pihak kepolisian di lapangan,”  beber Budi.

Bagi Pemda yang memiliki kawasan wisata maka diberikan kewenangan untuk melakukan rekayasa lalu lintas  dan pengetatan perjalanan. “Sedangkan untuk pengaturan logistik, baru pertama kali untuk Nataru 2021-2022 sesuai arahan Pak Menhub bahwa aspek logistik akan menjadi kontraksi ekonomi cukup bagus di beberapa daerah. Sesuai koordinasi dengan beberapa pihak, Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat, maka tidak ada pengalihan arus untuk transportasi logistik dari tol ke jalan nasional. Namun jika terjadi  penumpukan, antrean tol panjang dan volume kendaraan meningkat, maka akan akan dialihkan dari jalan tol ke jalan nasional. Hal ini akan melihat kebutuhan di lapangan,” urai Budi.

Terkait perjalanan aglomerasi Jabodetabek dan sebagainya, baik menggunakan kendaran pribadi atau umum  tidak akan dikenakan pengaturan perjalanan terkait vaksin dan sebagainya. “Namun demikian, kami akan  siapkan pengetesan random sampling bagi pelaku perjalanan di jembatan penyeberangan, terminal, rest  area atau tempat lain yang dipandang perlu untuk random sampling untuk pengetesan rapid test antigen  gratis. Kami juga akan cek vaksinasi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak,” ujar Budi.

Dia menambahkan, untuk angkutan logistik/barang, pemerintah akan membantu pengemudi dan asistennya  untuk melakukan rapid test antigen gratis untuk pelabuhan penyeberangan di Ketapang - Gilimanuk juga  Bakauheni - Merak dan Padang Bai ke Lembar.
“Semoga pengaturan transportasi Nataru bisa dipahami masyarakat dengan baik,” pungkas Budi.

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) - KPCPEN

FadzrinWidyaKoswara(0823-2020-1990) dan Fentya Dwi (0812-8451-9595)