Presiden Sambut Baik Tercapainya Kesepakatan FIR, Ekstradisi, dan Pertahanan Indonesia-Singapura

Bintan, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara Indonesia dengan Singapura. Kesepakatan tersebut antara lain Pertukaran Dokumen antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Republik Singapura tentang Perluasan Kerangka Pembahasan Indonesia-Singapura.

Selain itu, kedua negara juga menandatangani kesepakatan terkait Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan Flight Information Region (FIR), dan Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan.

“Untuk Perjanjian Ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan Pasal 78 KUHP,” ujar Presiden saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Singapura di Ruang Salon and Library, The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/01/2022).

Sementara itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna.

“Ke depan, diharapkan kerja sama penegakkan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan,” ungkap Presiden.

Di samping itu, kedua negara juga menyepakati kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Presiden, kerja sama di bidang SDM ini telah menjadi komitmen kedua negara sejak beberapa tahun lalu.

“Untuk tahun 2022, akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk penguatan kapasitas di bidang food industry 4.0 and supply chains. Kerja sama seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah,” imbuhnya.

Untuk skala lebih besar, Presiden menyambut baik rencana penandatanganan MoU on Human Capital Partnership Arrangement. MoU ini akan memperkuat kerja sama riset, penguatan kelembagaan, dan pertukaran mahasiwa dalam rangka memperkokoh konsep Kampus Merdeka di Indonesia.

Di samping isu bilateral, Presiden dan PM Lee juga bertukar pandangan mengenai beberapa isu kawasan. Menurut Presiden, Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja, dan kelembagaan ASEAN agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Sementara itu, terkait Myanmar, kedua pemimpin sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-Point Consensus. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua.

“Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi,” lanjutnya.

“Saya juga sampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespons berbagai tantangan baru di masa mendatang,” tandasnya.

Kerja Sama Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong juga membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Kedua pemimpin juga saling bertu kar pandangan mengenai berbagai isu di kawasan.

Dalam penguatan kerja sama pemulihan ekonomi, Presiden menyebut bahwa Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Menurutnya, investasi Singapura di Indonesia pada Januari sampai September 2021 senilai USD7,3 miliar.

“Pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai USD9,2 miliar, antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat, NTT, serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa investasi di bidang energi dan energi terbarukan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Untuk mendukung iklim investasi hijau, dalam rangkaian pertemuan retreat ini telah ditandatangani Nota Kesepahaman atau MoU Kerja sama Energi serta MoU Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Hijau dan Sirkular.

Selain itu, guna terus menjaga stabilitas finansial dan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi, telah ditandatangani pula beberapa kerja sama, antara lain MoU Kerja Sama Keuangan. Pada November 2021, kerja sama Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Bilateral Repo Line (BRL) telah diperpanjang satu tahun.

“Saya juga berharap agar MOU antara Bank Sentral terkait inovasi pembayaran, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dapat segera ditandatangani,” imbuhnya.

Selain itu, guna mendukung mobilitas manusia yang aman, kedua negara saat ini sedang memfinalisasi kerja sama pengakuan vaksin dan penyelarasan inter-operabilitas platform pelacakan dan perlindungan yang dimiliki kedua negara.