(Jakarta, 20 Mei 2014). Menindaklanjuti Surat Peringatan Ketiga yang disampaikan Kementerian Kominfo kepada Penyelenggara Pos/ Jasa Titipan Nomor B-323/Kominfo/DJPPI.6/PI.05.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 sebanyak 13 penyelenggara (sebelumnya 21 penyelenggara, 8 penyelenggara sudah menindaklanjuti) dan nomor B-322/Kominfo/DJPPI.6/PI.05.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 sebanyak 29 penyelenggara (sebelumnya 38 penyelenggara, 9 penyelenggara sudah menindaklanjuti), hingga saat ini belum menyampaikan laporan kinerja operasional.
Terkait hal tersebut, penyelenggara yang namanya tercantum dalam siaran pers ini telah melanggar ketentuan Pasal 38 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan selanjutnya dapat diberikan sanksi hingga pencabutan izin penyelenggaraannya (SIPJT) yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
Penyelenggara pos/ jasa titipan yang dimaksud diberi jangka waktu paling lambat tanggal 28 Mei 2014 untuk segera menyampaikan laporan kinerja operasional kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Wisma ITC lt.4, Jl. Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat 10110, Telp./Fax 021-34832531 – 34832532 atau melalui email neneng.sandra@kominfo.go.id
Daftar Nama Penyelenggara Pos/ Jasa Titipan yang Mendapat Surat Peringatan Ketiga Nomor: B-323/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 (13 penyelenggara yang belum menindaklanjuti) adalah sebagai berikut:
Daftar Nama Penyelenggara Pos/ Jasa Titipan yang Mendapat Surat Peringatan Ketiga Nomor: B-322/KOMINFO/DJPPI.6/PI.05.01/4/2014 tanggal 14 April 2014 (29 penyelenggara yang belum menindaklanjuti) adalah sebagai berikut:
------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Ismail Cawidu, Email: ismail.cawidu@kominfo.go.id Tel/Fax: 021.3504024).
Menkominfo mengharapkan kolaborasi dengan Tony Blair Global Institute akan terus berlanjut dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Ber Selengkapnya
Menurut Menkominfo, pembentukan Joint Lab diarahkan untuk akselerasi penerapan teknologi pada sistem pembayaran layanan keuangan, khususnya Selengkapnya
Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia akan mengirimkan delegasi untuk AI Safety Summit 202 dan AI Global Forum 2024 yang akan berlangsung Selengkapnya
Pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkeme Selengkapnya
