Pemerintah Tidak Izinkan ISIS Berkembang di Indonesia

Jakarta, Kominfo - Pemerintah Indonesia  menegaskan tidak mengizinkan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)  berkembang di Indonesia  karena tidak sesuai dengan kebhinekaan dalam naungan NKRI. 

"Selain itu, Paham ISIS bukan agama jika dikaitkan dengan ideologi Negara Indonesia maka bertentangan dengan Pancasila."Kata Menkopolhukam Djoko Suyanto melalui keterangan tertulis, Senin (4/8).

Keputusan ini, lanjut Djoko, hasil rapat Koordinasi terbatas tanggal 4 Agustus 2014 di Kemenkopolhukam yang membahas sikap pemerintah menanggapi isu ISIS yang berkembang menjadi IS.

Menurutnya, setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah, Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian paham yang tidak sesuai dengan azas kebhinekaan.

Upaya untuk mencegah pengembangbiakan paham ISIS perlu dilakukan tindakan pencegahan yaitu mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan dalam bentuk formal atau informal oleh semua pihak dan seluruh komponen masyarakat

Kemudian Kementerian Agama bersama dengan para Tokoh Agama dan masyarakat melakukan upaya pencerahan publik terhadap keberadaan paham tersebut. Menteri Agama akan melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada seluruh tokoh agama dan masyarakat. 

Begitu juga Kementerian Kominfo segera melakukan blokade atau blokir penyebaran paham ISIS melalui internet dan siaran youtube. Kemlu sebagai leading sector, bersama dengan Polri dan BNPT  sebagai clearing house ke Timur Tengah dan asia selatan. Sedangkan Kemenkumham melaksanakan operasi keimigrasian.

Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap adanya ajakan untuk bergabung ke dalam ISIS. "Kita semua peduli terhadap apa yang terjadi di negara Timur Tengah, namun kepedulian kita akan jauh lebih bermanfaat bila dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, disamping itu mari kita membangun solidaritas menyuarakan gencatan senjata di Timur Tengah melalui jalur diplomasi di DK PBB."Kata Menteri Djoko 

Menteri Djoko menambahkan, Kementerian dan Lembaga terkait (Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN dan BNPT) sejak awal terus memantau perkembangan aktivitas ISIS yang menjadi IS. Disamping itu Kementerian dan lembaga terkait juga memantau siapa saja orang-orang yang ikut terlibat dalam aktivitas IS di tanah air. 

"Berdasarkan laporan yang diterima banyak orang Islam yang tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia."Katanya 

Selain itu, Pemerintah merespon dengan baik dan memberikan apresiasi tinggi kepada tokoh agama dan ulama serta masyarakat yang memberikan indikasi kewaspadaan yang sangat tinggi (Yura)