Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak

JAKARTA — Indonesia dinilai berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan terhadap anak. Dalam perayaan Hari Anak Nasional di Jakarta, Ahad (2/8), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengakui, tren kekerasan terhadap anak semakin meningkat. "Kami akan membuat kajian terhadap anak, bagaimana anak melihat keluarga, lingkungan, dan sekolah," kata Yohana.

Untuk mengetahui penyebab kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, Kementerian PPPA pun akan mengambil langkah mewawancarai pelaku pencabulan. Lewat wawancara itu, kata Yohana, diharapkan dapat diketahui penyebab peningkatan tren kekerasan anak. Hal yang juga mengejutkan pihaknya, kata Yohana, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk pornografi, tidak jauh berbeda dengan kekerasan dalam rumah tangga. 

Untuk segera mendapatkan keterangan dari pelaku, pihak Kementerian PPPA berencana mendatangi lembaga permasyarakatan (lapas), kepolisian, hingga rumah sakit (RS). Diharapkan, setelah mendapatkan jawaban tersebut, pihaknya bisa fokus menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. 

Yohana juga mengimbau para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka. Ia meminta para orang tua rutin mengecek telepon seluler atau gadget lain yang dipakai anak, termasuk saat di sekolah. Itu dalam rangka untuk mengontrol anak-anak membuka situs-situs internet yang bisa memicu kasus kekerasan seksual anak. "Karena itu, saya ingatkan penggunaan telepon seluler dikontrol, apalagi ketika si anak masuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)," ujarnya. 

Kementerian PPPA juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga kepolisian untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak lewat dunia maya. Pihaknya juga meminta anak-anak tidak terus-menerus menggunakan telepon genggam ketika di kelas. Selain itu, ada juga imbauan kepada anak-anak untuk tidak berbicara dengan orang asing atau menerima pemberiannya. "Contohnya seperti di Australia, ada prinsip jangan berbicara ke orang asing atau menerima permen dari orang yang tidak dikenal."

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak menilai, Indonesia saat ini mengalami kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Koordinator Eksekutif Satgas Perlindungan Anak Ilma Sovriyanti mengatakan, Indonesia memiliki tumpukan kasus yang menggunung terkait persoalan anak. Padahal, dia melanjutkan, tidak ada negara yang membiarkan bertumpuknya kasus yang menjadikan anak sebagai korban. 

Menurut catatan Satgas Perlindungan Anak, ada ribuan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya. Dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki 300 kasus kekerasan anak, mereka langsung mendirikan sistem-sistem perlindungan anak mulai dari taman ramah anak hingga sekolah ramah anak. 

"Sedangkan di Indonesia mana? Ini menunjukkan bobroknya sistem perlindungan untuk anak," katanya.

Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga khusus yang melindungi anak-anak, kata Ilma, tren kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Satgas Perlindungan Anak sendiri pada 2015 mengadvokasi 52 kasus kekerasan anak yang belum tertuntaskan. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif, kata Ilma, dibutuhkan jaringan kerja sama yang luas antara lain dengan pemerintah dan lembaga lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/08/03/nshvh4-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak