FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 10-2015

    15296

    Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi IV atau Paket Kebijakan Ekonomi Oktober II, di Jakarta, Kamis (15/10). Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV ini berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah minimum provinsi (UMP), memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

    Ada dua topik penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas. “Tujuan utama dari penetapan Upah Minimum Provinsi adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” jelas enteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan.

    Kebijakan itu merupakan bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Secara khusus pemerintah ingin memastikan buruh tidak terjatuh ke dalam upah murah. Melalui kebijakan ini upah buruh akan naik setiap tahun dengan besaran yang terukur. Kebijakan itu juga memberi kepastian kepada pengusaha dalam berusaha.

    Adapun untuk KUR, Darmin sudah menegaskan pada pengumuman paket kebijakan sebelumnya, bahwa bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. “Selain itu, penerima KUR baik individu atau perorangan akan diperluas,” imbuh Darmin (sumber: https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-kebijakan-ekonomi.1750.html#.ViGlb7QSSsE).

     

    Berita Terkait

    Wapres Yakini KDEKS Jadi Penggerak Pembangunan Ekonomi Sultra

    Wapres menerangkan bahwa upaya pengelolaan sumber daya alam sejatinya harus dilakukan melalui praktik-praktik ekonomi yang bertanggung jawab Selengkapnya

    Wapres Paparkan Tiga Langkah Strategis Kembangkan Ekosistem Rantai Nilai Halal

    Selain dukungan multipihak, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Selengkapnya

    Pemerintah akan Relaksasi Pajak Barang Milik PMI

    Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan relaksasi pajak terhad Selengkapnya

    Wapres Minta Kembangkan Kemitraan Inti Plasma

    Wapres berharap Kepulauan Riau sebagai wilayah terdekat, dapat melihat peluang komoditas yang dibutuhkan Singapura, yang dapat disuplai Indo Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA