Presiden: Fokus Pemerintah Saat Ini Deregulasi dan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, Kominfo – Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kita harus bersiap menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah.”Tahun lalu terjadi krisis Yunani, diikuti depresiasi Yuan yang  kemudian memunculkan ketakutan akan kenaikan suku bunga. Oleh sebab itu kita harus mampu menyesuaikan dengan tantangan ekonomi global,” ungkapnya dalam Dialog Publik “Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/03/2016).

Fokus pemerintah saat ini adalah pada persoalan deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Data Bappenas menyebutkan bahwa terdapat 42.000 regulasi baik itu berbentuk Undang-Undang, Perpres, Inpres, Kepres, Kepmen dll. Hal ini sangat menyulitkan dan menghambat fleksibilitas dan kecepatan dunia usaha. Presiden Jokowi menyatakan bahwa regulasi yang tidak penting perlu dihilangkan dan tidak semuanya perlu dikaji. “Perlu diubah cara berpikirnya, jika regulasi yang ada menyulitkan dan tidak sesuai maka perlu direvisi. DPR juga sebaiknya tidak usah memproduksi UU terlalu banyak, yang terpenting adalah kualitas bukan kuantitas dari regulasi tersebut,” terangnya.

Upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi perizinan diperlukan untuk berbagai proyek strategis seperti proyek Mass Rapid Train (MRT), Light Rapid Transit (LRT),  listrik 35.000 MW dan kereta cepat. Presiden Jokowi mengatakan dampak kemacetan di kota-kota besar telah mengakibatkan kerugian besar. ”Dalam satu tahun kita kehilangan Rp 35 Triliun, itu baru dari dua kota yaitu Jakarta (Rp 28 Triliun) dan Bandung (Rp 7 Triliun), oleh karena itu pembangunan MRT, LRT dan kereta cepat menjadi fokus pemerintah, agar kita tidak kehilangan uang percuma akibat kemacetan,” jelas Presiden Joko Widodo.

Presiden juga menaruh perhatian terhadap pembangunan Tol Sumatera, jalan pelabuhan dan jalur kereta api. Untuk pembangunan Tol Sumatera, setidaknya Presiden telah melakukan pengecekan sebanyak 6 kali untuk mengetahui progress pembangunannya. “Setelah saya turun ke lapangan ternyata baru diketahui ada masalah pembebasan lahan yang belum selesai, kemudian groundbreaking yang belum dibangun. Tujuan saya mengecek adalah supaya orang yang bekerja tahu jika diawasi, misalnya saya cek ke lapangan 6 kali, maka saya pastikan menterinya dating minimal 10 kali, dan Dirjen nya pasti akan lebih banyak lagi,” terangnya.

Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa keterbukaan tidak bisa dielakkan, begitu juga dengan percepatan perkembangan ekonomi digital. “Aplikasi lokal  seperti gojek, traveloka, bukalapak dll akan berkompetisi dengan kompetitor global. Sehingga kita harus melakukan kalkulasi untung rugi terhadap industri yang akan masuk ke Indonesia. National interest yang harus dipegang, dan yang terpenting kecepatan bertindak yang dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menerangkan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain kita terlambat dalam mempersiapkan teknoprenur, padahal potensi digital ekonomi sangat besar. Untuk itu pemerintah tahun ini akan mendorong pembentukan SMK Inpres, vokasi dan politeknik yang diharapkan mampu melahirkan teknoprenur. Di samping itu Presiden menjelaskan bahwa semakin banyak inkubator yang lahir akan mempercepat perkembangan ekonomi digital Indonesia. “Kita akan menjaring 200 start up lokal untuk dikirim ke Silicon Valley untuk belajar. Pemerintah melalui Otoirtas Jasa Keuangan tengah mempersiapkan aturan main untuk dunia digital Indonesia,” ujar Joko Widodo. (VE)