FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 08-2016

    5012

    Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016

    SIARAN PERS NO.49/HM/KOMINFO/08/2016
    Kategori Siaran Pers

    (Jakarta, 2 Agustus 2016) - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan perhitungan biaya interkoneksi tahun 2016. Proses perhitungan biaya interkoneksi telah dimulai sejak tahun 2015 dengan melibatkan para penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder atas konsultasi publik penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi.

    Sejak tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip berbasis biaya (cost based) yang dipandang adil bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk menjamin pelaksanaannya secara transparan, non-diskriminatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar dari penyelenggara dominan. Perhitungan biaya interkoneksi tersebut menggunakan metode Bottom UpForward Looking Long Run Incremental Cost (BU FL LRIC) yang dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien.

    Pemerintah mendorong penurunan biaya interkoneksi untuk menuju efisiensi dan keberlanjutan industri penyelenggaraan telekomunikasi termasuk pengembangan wilayah layanan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur. Sedangkan dari sisi pelanggan jasa telekomunikasi, penurunan biaya interkoneksi diharapkan dapat menurunkan tarif pungut (retail) untuk layanan antar penyelenggara (off-net) dengan tidak mengesampingkan kualitas layanan.

    Hasil perhitungan biaya interkoneksi ini menjadi referensi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI)  milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, serta dapat menjadi referensi jika terjadi perselisihan yang terkait dengan biaya interkoneksi.

    Hasil perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana tercantum di bawah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018 dan dapat dievaluasi oleh BRTI setiap tahunnya.  

    1. Biaya interkoneksi untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler


    Selanjutnya, dalam waktu dekat Kementerian Kominfo akan menetapkan Paket Regulasi Interkoneksi dan Tarif Pungut Seluler di mana saat ini rancangan regulasi tersebut sedang dalam pembahasan dengan para stakeholder untuk mendapatkan masukan sebelum dilakukan konsultasi kepada publik.

     *** 

    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, Hp: 08111-90071, Tel/Fax: 021.3504024)

     

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 27/HM/KOMINFO/02/2020 Tentang Ditjen Aptika Gelar Workshop Penerapan AI untuk Tingkatkan Ekonomi dan Atasi Masalah Sosial

    Selengkapnya

    Siaran Pers No.26/HM/KOMINFO/02/2020 Tentang Kominfo Imbau Penyelenggara Pos Antisipasi Penyebaran Virus Corona melalui Barang Kiriman Pos

    Direktorat Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Kominfo, mengimbau kepada penyelenggara pos Selengkapnya

    Siaran Pers No.25/HM/KOMINFO/02/2020 Tentang Menkominfo Paparkan Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia di Washington

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbe Selengkapnya

    Siaran Pers No.24/HM/KOMINFO/02/2020 Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BKN dan BAKTI Kominfo untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi

    Selengkapnya