Komunikasi Anggota Bakohumas Harus Adaptif dan Sinergis

Jakarta, Kominfo – Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan setiap aktivitas komunikasi kebijakan pemerintah harus beradaptasi dengan dinamika komunikasi terkini dan sinergi antarkementerian dan lembaga.
“Komunikasi kebijakan pemerintah pasti sudah kita lakukan, tapi memang masyarakat masih belum mendapatkan informasi secara utuh. Kita mengakui dinamika komunikasinya cepat berubah, adaptasi kita juga semestinya cepat diubah," jelasnya dalam Forum Tematis Bakohumas Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Selasa (23/08/2016).

Menurut Niken, tugas kehumasan pemerintah sangat besar dalam membangun nation branding. “Betapa besar tugas kehumasan pemerintah sesuai direktif Bapak presiden Joko Widodo. Humas tidak semata mengkomunikasikan kebijakan pro kerakyatan dari pemerintah, tapi juga harus membangun Nation Branding,” katanya.

Dalam komunikasi mengenai Nation Branding, Ketua Umum Bakohumas itu meminta aktivitas komunikasi dilakukan secara sinergis. "Dari sekian banyak identitas Bangsa Indonesia di mata masyarakat internasional, kita harus bisa menyatukan dalam komunikasi bukan saling meniadakan,” tambahnya.

Dalam forum bertema Mengawal Dana Desa itu, Niken mengakui forum tematis memiliki peran strategis dalam berbafi informasi mengenai kebijakan strategis.  "Terutama Program Nawa Cita antar anggota Bakohumas. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, K/L berperan penting dalam pengiriman data subtantif, koordinasi penyusunan isu dan diseminasi informasi kepada masyarakat,” jelasnya

Harap Bakohumas Kawal Dana Desa
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT) Anwar Sanusi mengharapkan anggota Bakohumas mendukung pelancaran informasi pemanfaatan dana desa kepada semua pihak. "Kementerian Desa PDTT akan mengangkat isu seputar Mengawal Dana Desa. Diharapkan anggota Bakohumas yang hadir akan mendapatkan pencerahan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa untuk menyamakan persepsi dalam mendukung pemanfaatan dana desa," harapnya

Berkaitan dengan Forum Tematik Bakohumas kali ini, Anwar Sanusi mengharapkan forum ini dapat meningkatkan kerjasama layanan informasi. "Sebagai realisasi koordinasi dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi pemerintah," jelasnya.

Menurut Anwar Sanusi, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara radikal mengubah paradigma pembangunan nasional. "Dari sebelumnya bersifat top down atau dari pusat ke masyarakat bawah, menjadi program berbasis desa yang bersifat buttom up. Kementerian Desa PDTT dibentuk untuk mengawal paradigma ini agar berjalan dengan baik," tuturnya.

Sekjen Kemendesa PDT mengakui banyak tantangan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa. Mulai dari adanya potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik, baik itu dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai distribusi penyaluran yang timpang, sehingga menimbulkan ketidakpuasan baik pada level nasional maupun pada level lokal. "Penggunaan Dana Desa juga sangat mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi sebagian masyarakat desa,” jelasnya.

Sekjen Anwar Sanusi menyatakan penggunaan dana desa mengacu Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015. "Alokasinya diperuntukkan untuk pertama, infrastruktur atau pembangunan saran dan prasarana desa. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar dan keiga pengembangan ekonomi lokal,” paparnya di hadapan sekitar 70 orang peserta yang hadir. (APW)