FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    28 08-2016

    3342

    Integrasi e-Warong, Layani 1000 Penerima PKH dan Rastra

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jogjakarta, Kominfo - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan distribusi bantuan sosial (bansos) melalui warung elektronik gotong royong atau e-warong bisa menjadi pola yang terintegrasi, sekaligus ada ketepatan dalam pendistribusian bantuan.

    “Ini e-warong ke-14 bagi Kemensos dan ke-11 untuk BNI dalam mengintegrasikan berbagai bansos serta memastikan bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah, ” ujar Mensos di Jogjakarta, Jumat (26/08/2016).

    Badan hukum e-warong, menurut Mensos berbentuk koperasi bagi seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) .“Berbentuk koperasi dengan anggota seluruh penerima PKH dan rastra, yang setiap bulan menerima transfer ke dalam kartu dari program yang awalnya subsidi menjadi bantuan pangan,” paparnya.

    Namun, untuk membeli produk pangan sudah ditentukan jenisnya dan pembelinya, yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung, serta ditambah dengan telur. Sedangkan, untuk pembelinya baru pemegang kartu saja. “Melalui bantuan pangan yang diterima diharapkan ada kecukupan konsumsi kalori bagi warga kurang mampu yang ter-support setiap bulan Rp 105 ribu dan tahun depan dinaikan menjadi Rp 110 ribu per bulan, ” tandasnya.

    Untuk PKH non tunai akan mendapatkan kartu yang bisa diisi berbagi bansos dan subsidi yang akan masuk ke kartu pemegang setiap bulan. Jika tidak diambil menjadi tabungan dan bisa mendapatkan bunga.“Bantuan yang masuk ke kartu setiap bulan dan jika diambil akan menjadi tabungan yang bisa mendapatkan bunga, serta di akhir tahun akan menerima keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU), ” katanya.

    Pengelola e-warong merupakan masyarakat yang terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh salah satu dari empat Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi mitra.“E-warung menjadi agen yang dikelola masyarakat penerima PKH dari 7 persen kelompok sosial ekonomi terendah. Kini, dinamai warung gotong royong atau warong. Jadi, ini bukan salah tulis warong, ”tegasnya.

    Untuk pelaksanan di lapangan, peran dan sinergitas sangat menentukan keberhasilan progam, seperti dari Bank BUMN, kades, lurah, camat, dan Perum Bulog.“Sinergitas sangat diperlukan untuk keberhasilan program, selain peran bank dan Bulog, juga disupport kades, lura, camat, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, ” katanya.

    Pada tahap awal, e-warong hanya bisa melayani transaksi bagi pemegang kartu bansos saja. Ke depan, dimungkinkan bisa ada pengembangan layanan dan untuk transaksi lainnya.“Saat ini, baru bagi pemegang kartu saja, tapi bisa ke depannya sangat dimungkinkan ada pengembangan. Namun, yang pasti tahap awal untuk mempermudah akses dan pelayanan penerima PKH dan rastra, ” harapnya.

    Terkait kualitas produk pangan yang dijual di e-warung, tidak perlu diragukan. Pasokan dari Perum Bulog dan karena mampu memotong mata rantai distribusi menjadikan harga relatif lebih murah.“Dipotongmata rantai distribusi menjadikan efisein dan produk pangan yang dijual di e-warong relatif lebih murah tapi berkualitas. Agar tidak ada kecemburuan jadi yang bisa membeli hanya pemegang kartu saja, ” tandasnya.

    Setiap satu e-warong melayani 1000 penerima bansos PKH dan rastra. Hingga Desember tahun ini ditargetakan tersebar 300 e-warong. Sedangkan, untuk tahun 2017 ditingkatkan menjadi 3000. “Di Kulonprogo ada 43 ribu penerima PKH dan rastra, berarti  terdapat 43 e-warong yang akan memberikan pelayanan dan penjangkaun, ” katanya.

    Dalam operasional e-warong, ada peran dari Corporate Social Responsibility (CSR) BNI. Juga, ada warga yang menerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Banyak lini dan sektor terlibat secara terintegrasi dan yang pasti semata untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan jaminan produk pangan berkualitas untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat lebih baik, ” harapnya.(YDR).

    Berita Terkait

    WFH Maksimal 50 Persen, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

    Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instans Selengkapnya

    Presiden Gelar Griya Bersama Para Menteri di Istana Negara

    Acara gelar griya menjadi ajang untuk merenungkan nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan harapan bagi bangsa Indonesia. Selengkapnya

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Presiden Lakukan Topping Off Hunian ASN dan Hankam di IKN

    Menurut Presiden Joko Widodo, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada bulan Juni, diikuti oleh 21 tower tambahan pada bulan Septem Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA