Transaksi e-Warong Bisa Dimonitor Real Time

Jogjakarta, Kominfo - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan pendirian e-warong memiliki persyaratan, salah satunya harus bisa terkoneksi dengan jaringan internet. "Sebab, sistem akan terkoneksi secara realtime dan bisa dimonitor dari kantor Kemensos dan bupati setempat. Dengan terkoneksi internet tersebut, lalu lintas transaksi bisa dimonitor di Kemensos dan kantor bupati setempat secara realtime di tablet,” katanya saat meresmikan e-warong di Kulon Progo, Jogjakarta, Jumat (26/8/2016) lalu.

Menurut Menteri Khofifah, sejak awal bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan oleh Pemerintah sudah diarahkan untuk nontunai. Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan proses yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait. “Sejak November 2014 atau sebulan setelah dilantik, Presiden memberikan arahan agar bansos diberikan secara nontunai, tapi pelaksanaannya membutuhkan proses yang melibatkan 19 kementerian/lembaga dan Kemensos salah satunya,” tuturnya.

Pelibatan 19 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut Mensos Khofifah dilaksanakan pihaknya melalui aktif berkomunikasi secara detil dengan Himpuan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Indonesia (BI). “Hasil dari komunikasi tersebut, kami mendapatkan satu format menjalin kemitraan dengan empat bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah interkoneksi sistem di dalamnya,” terangnya.

Hasil itu kemudian di-exercise dan diujicobakan di 12 kabupaten/kota yang dipilih sebagai role model. Dibekali sistem webpace, setiap penerima menerima kartu multitungsi sehingga bisa bertransaksi dengan zero cost. “Dengan sistem webpace tersebut, penerima kartu lebih dimudahkan setiap kali bertransaksi, zero cost, dan jika lupa pin bisa menggunakn onetime-pin (pin yang bisa sekali pakai),” katanya.

Kemitraan dengan keempat bank BUMN tersebut, dibagi dalam beberapa wilayah, yaitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta menggunakan BNI. “Untuk Sumatera Selatan dan pulau-pulau lainnya menggunakan BRI. Sedangkan untuk BTN beroperasi di sebagian daerah di Pulau Jawa dan Bali,” paparnya.

Tahun ini, ditargetkan e-warong berjumlah 302 titik yang akan melayani 612 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) dari 3,5 juta keluarga. “Tahun ini, ditargetkan e-warong dibangun 302 yang melayani 612 ribu penerima PKH dan rastra. Sedangkan, untuk 2017 menjadi 3000 e-warong,” katanya.

Program Bansos PKH dan rastra sepenuhnya didanai oleh APBN, sehingga belum ada penambahan dari 3,5 juta penerima yang ada. Namun, setiap bulan akan close pembaruan data penerima program perlindungan sosial. “Setiap bulan para pendamping PKH bisa closing dan melakukan pemutakhiran data, mana yang masih berhak menerima dan siapa yang sudah terentaskan dari kemiskian,” tandasnya.

Realisasi integrated system dari program perlindungan sosial, yaitu satu Keluarga Sangat Miskin (KSM) bisa mendapatkan bansos lebih dari satu, seperti PKH, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beras sejahtera (rastra). “Jadi tidak betul tumpang tindih, melainkan adanya sistem yang terintegrasi. Sebab, kalau terpisah-pisah tidak mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia, ” katanya.(YDR)

Keterangan Foto: Warga melakukan transaksi nontunai di Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) di Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/8). Kementerian Sosial akan meluncurkan 300 unit e-Warong di tanah air untuk tahun ini, sebagai sistem penyaluran bantuan sosial berbasis nontunai itu untuk mencegah distribusi yang tak tepat kualitas dan kuantitas sehingga bisa dikonversi ke beras, gula, minyak goreng, tepung terigu dan gas elpiji 3 kg. ANTARA FOTO