Pemerintah Tetapkan Ramadan 12 Maret 2024, Menag: Junjung Tinggi Toleransi
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa tanggal 12 Maret 2024. Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dari semula akhir September 2016 ini menjadi pertengahan 2017 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengunduran batas waktu perekaman data itu dilakukan karena masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data KTP-el. Dengan pengunduran batas waktu perekaman data, Mendagri berharap masyarakat yang belum melakukannya segera memanfaatkannya.
“Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah,” kata Tjahjo di Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/9) lalu.
Mengenai ketersediaan blangko KTP-el yang menjadi kendala di sejumlah daerah, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan stok blangko KT-el di pusat sebenarnya sangat mencukupi. Karena itu, ia meminta bagi daerah, baik kabupaten/kota yang ketersediaan blangko KTP-el sudah menipis atau habis untuk mengambil di pusat dengan prosedur yang sudah ditentukan.
“Tentunya, (permintaan blangko, red.) harus disesuaikan dengan jumlah warga yang rekam e-KTP, bukan kebutuhan warga secara keseluruhan,” kata Tjahjo seraya menambahkan, sesunguhnya banyak blangko KTP-el yang menumpuk di sejumlah daerah tertentu karena jumlahnya melebihi warga yang sudah melakukan perekaman data. (Sumber: setkab.go.id)
Keterangan Foto:
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa tanggal 12 Maret 2024. Selengkapnya
Zulkifli juga mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Selengkapnya
Pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga perlunya akurasi data ST2023 untuk menghasilkan Selengkapnya
Sesmen Rini memaparkan setidaknya terdapat empat fokus area yang tengah dijalankan, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, aks Selengkapnya