Ekonomi Digital Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Jakarta, Kominfo - Menindaklanjuti visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang pengembangan ekonomi digital di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/09/2016).

Seperti diketahui, saat ini 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan jumlah penjualan melalui e-commerce pada tahun 2014 mencapai USD 2,6 Miliar. Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia.  "Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up.  "Kita harus bisa membangun channel antara sistem platform logistik dunia, dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Saya minta pelaku bisnis pemula atau start up diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan," imbuhnya.

Deregulasi dan Pelatihan e-commerce

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam upaya memperkuat pelaku ekonomi digital dengan melakukan deregulasi serta memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk berkompetisi.

"Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri 'e-commerce'. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis," ucap Presiden Joko Widodo.

Selain deregulasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi tersebut. "Saya juga minta dilakukan percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan pelaku-pelaku 'e-commerce'," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa layanan pesan instan dari Blackberry sudah dimiliki 100 persen oleh Indonesia sehingga bisa dijadikan platform asli Indonesia.  "Kita harapkan nanti seluruh hal yang berkaitan dengan 'e-commerce' kita baik retail platform-nya, baik logistik platform-nya bisa nempel ke blackberry messenger khususnya yang nanti betul-betul kita siapkan menjadi platform asli Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo.

Ekonomi Digital Pasarkan Produk UMKM

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan tekad pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital sebagai salah satu upaya memasarkan produk-produk UMKM. "Saya kira perlu kita proteksi, perlu kita berikan dukungan sehingga ini betul-betul bisa kita dorong untuk nantinya memasarkan produk-produk desa, memasarkan produk kampung, usaha kecil, usaha mikro yang ada di negara kita," tutupnya.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (@nooriza_id)

(Sumber: Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Bey Machmudin)

Keterangan Foto: Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (kiri), Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani (ketiga kiri), Gubernur Banten Rano Karno (kelima kiri) menyimak penjelasan tentang sistem pembayaran non-tunai dalam pameran Indonesia Fintech Festival & Converence 2016 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/8/2016). Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) selaku regulator mendorong pengembangan dari industri layanan keuangan digital atau yang lebih dikenal dengan financial technology (fintech), dengan demikian pembayaran dinilai akan menjadi lebih aman, mudah dan efisien. ANTARA FOTO