Dirjen IKP Ajak Mahasiswa Aktif Kontrol Kebijakan Pemerintah

Depok, Kominfo -Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. "Hal ini agar penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan kembali rakyat. Kebijakan pemerintah ingin terbuka secara sah dalam proses pengambilan keputusan," kata Niken saat membuka peringatan Hari Hak Untuk Tahu 2016, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/09/2016).

Menurut Dirjen IKP mahasiswa yang memiliki keinginan yang sangat tinggi maka berhak mengawal apabila, misalnya DPR atau pemerintah sedang mengodok undang-undang atau peraturan pemerintah. "Jadi publik di undang-undang bisa untuk berpartasipasi di dalam pengambilan keputusan. Tentunya setelah keputusan itu disyahkan maka masyarakat harus mendukung kebijakan tersebut," katanya.

Semuanya itu, kata Niken, merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pemerintah sekarang ini melibatkan masyarakat ke dalam seluruh pengambilan keputusan.

Niken mengatakan, kelahiran UU Keterbukaaan Informasi Publik berawal dari tuntutan mahasiswa ketika reformasi. Mereka menginginkan adanya keterbukaan di dalam pengelolaan negara dan saat itu para mahasiswa merasa ada penyalahgunaan wewenang dan tidak mengetahui bagaimana kinerja pemerintah. "Selain itu, seberapa besar anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Itulah yang dituntut mahasiswa pada peristiwa reformasi 1988, maka keluarlah UU KIP dan sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM," ungkapnya.

Menurutnya, di Indonesia Hak Asasi untuk dapatkan informasi dan melakukan komunikasi dilindungi dalam UUD 1945 Pasal 28 Huruf f. Atas dasar itulah pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sehingga apabila masyarakat termasuk mahasiswa akan mempertanyakan kinerja kementerian/Lembaga serta Pemda maka bisa menjadi alat bagi publik dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelanggaraan."Yang pada akhirnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," katanya (YDR).

Keterangan Foto: Pemain teater dari Kelompok Studi Sastra dan Teater (KSST) Noktah, menampilkan teaterikal "Hak untuk Tahu" sambil memegang poster, di Jl Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Minggu (25/9). Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumbar bersama KSST Noktah mengampanyekan Hari Hak untuk Tahu sedunia yang jatuh pada 28 September 2016 karena publik memiliki hak untuk tahu dan mendapatkan informasi yang dijamin undang-undang. ANTARA FOTO