Berantas Korupsi, Pemerintah Prioritaskan Pada Layanan Masyarakat

Jakarta, Kominfo –Pemerintah prioritaskan pemberantasan korupsi pada kementerian dan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. “ Terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Saya telah meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan prioritas kepada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang terintegritas,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara secara resmi Konferensi  Nasional Pemberantasan  Korupsi (KNPK) Tahun 2016, dan Peluncuran Program JAGA, di Jakarta, Kamis, (1/12/2016)

Pemberantasan korupsi di beberapa lembaga perizinan antara lain yang terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di pelabuhan serta bandara hingga jembatan timbang

Presiden juga meminta dilakukan reformasi dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam, "Selain itu prioritas juga diberikan kepada peningkatan transparansi, penyaluran dana hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang dan jasa yang langsung terhubung masyarakat," katanya.

Presiden Joko Widodo meminta penyaluran tersebut harus melalui sistem perbankan yang resmi sehingga transparan dan terlacak oleh sistem perbankan negara.

Pembukaan Konferensi  Nasional Pemberantasan  Korupsi (KNPK) ke Lima yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta ini diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Anti Corruption Forum (IACF), kegiatan yang dihadiri para Menteri Kabinet Kerja RI.

Ketua Pelaksana acara, Hari Budiarto mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Forum ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan dan mengkoordinasikan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan ini diisi dengan serangkaian diskusi beberapa rekomendasi dalam memberantas korpusi," katanya.(Biro Humas/Sina)