Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. 85/HM/KOMINFO/12/2016

tentang

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

A.  Latar belakang

Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal, dan ketentuan mengenai mekanisme kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal  diatur dengan Peraturan Menteri.

B.Adapun hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini yaitu mengenai :

1.    Tata cara perhitungan besaran kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

2.    Penyetoran kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

3.    Tata cara penyampaian dokumen yang paling sedikit berupa:

a.      laporan Keuangan;

b.     buktitransfer pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

c.      Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan

d.     dokumen sebagai dasar perhitungan besaran Kontribusi PenyelenggaraanLayanan Pos Universal.

4.    Tata cara penetapan besaran kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

5.    Tata cara penyampaian keberatan atas penetapan besaran kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

6.    Pengenaan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

Masukan dan tanggapan terhadap RPM dimaksud dapat disampaikan melalui alamat email: hukumppi@mail.kominfo.go.id dan fadl004@kominfo.go.idselama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 7 - 13 Desember 2016.

Adapun berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut:

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.

Jakarta, 6 Desember 2016

Plt. Kepala Biro Humas

Noor Iza

---

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, Hp: 0811-978-1518, Tel/Fax: 021.3504024)