Peluncuran Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017

Jakarta, Kominfo- Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Governement Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017 menjadi pertama yang ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Renaksi OGI 2016-2017  ini  merupakan upaya mengakselerasi komitmen pemerintah dalam peningkatan partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintah, perbaikan tata kelola pemerintah melalui penyempurnaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan Keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan tata kelola data.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa Renaksi OGI 2016-2017  ini merupakan komitmen dari 14 Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil. “Pemerintah membuka ruang dan akses bagi publik untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.” Jelasnya pada Peluncuran Renaksi OGI 2016-2017 di Kantor Bappenas Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu menjawab lima tantangan utama  yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintah yang lebih terbuka dan akuntabel yakni praktek korupsi yang sistematis; akses informasi publik yang terbatas; Saluran partisipasi publik yang terbatas; penyediaan pelayanan publik yang belum optimal, sistem penegakan hukum yang lemah.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa perubahan mindset dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Indonesia. “Fokus dalam meningkatkan keterbukaan informasi system anggaran di Kementerian Keuangan; Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik di Ombudsman; Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah di Kantor Staf Presiden; serta adanya penguatan data terintegrasi di Pemerintah Daerah.” ungkap Bambang.

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017 adalah Renaksi ke-empat sejak Indonesia bergabung di dalam kemitraan global pemerintahan terbuka atau lebih dikenal dengan Open Government Partnership (OGP).

Turut hadir dalam penandatanganan Komitmen Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Jenderal Multilateral kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari 5 Pemerintah Daerah yaitu Pemda DKI Jakarta, Pemkot Bandung, Pemkot Semarang, Pemkot Banda Aceh dan Pemkab Bojonegoro.  (VE)