SIARAN PERS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No. 93/HM/KOMINFO/12/2016
TENTANG
Penyederhanaan Proses Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Ditjen PPI Melalui Surat Edaran Dirjen PPI Nomor 1 Tahun 2016
Sehubungan dengan telah ditetapkannya,
maka Direktur JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengajuan Permohonan Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Surat Edaran memuat perihal pengajuan permohonan perizinan bidang penyelenggaraan pos dan informatika, sebagaimana ditentukan dalam KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdirjen PPI 323/2016.
Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran adalah untuk menginformasikan bahwa dengan adanya "Penyederhanaan Proses Perizinan" bidang pos dan informatika berdasarkan KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdirjen PPI 323/2016, maka pengajuan permohonan perizinan dimaksud harus ditujukan kepada Pejabat yang berwenang langsung sesuai kewenangan yang diberikan yang merupakan bagian dari penyederhaan proses perizinan.
Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai pengajuan permohonan perizinan bidang penyelenggaraan pos dan informatika, sebagaimana ditentukan dalam KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdir PPI 323/2016.
Surat Edaran menjelaskan permohonan perizinan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika untuk selanjutnya harus diajukan kepada Pejabat yang ditugaskan yaitu sebagai berikut:
1) POS
Permohonan | Ditujukan Kepada: |
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Pos | Direktur Pos |
2) TELEKOMUNIKASI
Permohonan | Ditujukan Kepada: |
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Melalui Metode Evaluasi) | Direktur Telekomunikasi
(untuk Izin Penyelenggaraan dan Permohonan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang melalui seleksi serta Penetapan Penomoran NDC dan Block Number Jaringan Tetap Lokal diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika). |
Surat Keterangan Laik Operasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Melalui Metode Seleksi dan Evaluasi) | |
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi | |
Penetapan Penomoran Telekomunikasi | |
Perizinan, Surat Keterangan Laik Operasi, dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus |
3) PENYIARAN
Permohonan | Ditujukan Kepada: |
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran | Direktur Penyiaran |
Persetujuan dan Perubahan Anggota Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) | |
Persetujuan Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television)/ IPTV |
Kemudian pengajuan permohonan ditujukan sebagai berikut:
| Kepada Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika, u.p Direktur .... (Catatan : Direktur disesuaikan dengan Direktur yg dituju untuk permohonan) |
Selengkapnya Surat Edaran dimaksud dapat diunduh melaui link : Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pemberitahuan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Desember 2016
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza
Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)
Menkominfo mengharapkan kolaborasi dengan Tony Blair Global Institute akan terus berlanjut dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Ber Selengkapnya
Wamen Nezar Patria menyatakan Indonesia akan mengirimkan delegasi untuk AI Safety Summit 202 dan AI Global Forum 2024 yang akan berlangsung Selengkapnya
Pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antarkeme Selengkapnya
Menteri Budi mendorong kolabrasi dalam mengembangkan tata kelola keamanan siber, khususnya di sektor industri. Selengkapnya
