FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
05 01-2017

3063

Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

SIARAN PERS NO. 1/HM/KOMINFO/01/2017
Kategori Siaran Pers

 

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 01/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Perpanjangan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 

Dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Perpanjangan konsultasi publik melalui situs kementerian (www.kominfo.go.id) terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. 

Adapun hal-hal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Perizinan Spektrum Frekuensi Radio:

a. Izin Pita Frekuensi Radio;

b. Izin Stasiun Radio; dan

c. Izin Kelas.

2. Ketentuan yang berubah terkait Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR):

a. Mekanisme penerbitan:

1) seleksi;

2) perubahan Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR); atau

3) evaluasi.

b. IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum;

c. IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme evaluasi diberikan kepada Instansi Pemerintah untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan negara;

d. Perpanjangan masa laku IPFR hanya dapat dilakukan untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme seleksi dan evaluasi. Masa laku untuk IPFR yang diterbitkan melalui mekanisme perubahan ISR menjadi IPFR  hanya 10 (sepuluh) tahun, dan dalam hal akan menggunakan kembali, penerbitan IPFR akan dilakukan melalui mekanisme seleksi.

3. Ketentuan mengenai ISR:

a. ISR dapat diberikan untuk:

1) Badan hukum;

2) Badan usaha;

3) Badan publik;

4) Instansi pemerintah;

5) Perwakilan negara asing;

6) Badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi resmi regional; dan

7) Perorangan.

Penerbitan ISR terhadap ketujuh entitas tersebut disesuaikan dengan dinasnya.

b. Ketentuan mengenai penggunaan ISR lebih diperinci sesuai dinasnya;

c. Perpanjangan masa laku ISR dilakukan secara otomatis sepanjang pemegang ISR telah membayar BHP tahunan untuk periode kedua masa laku ISR. Apabila pemegang ISR tidak membayar BHP tahunan untuk periode kedua maka ISR tidak diperpanjang.

d.Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Tanggapan dan masukan terhadap RPM dimaksud dapat disampaikan melalui email siti008@kominfo.go.id atau siti_ch@postel.go.id dan ari0132y@gmail.com mulai dari tanggal 5 s.d. 9 Januari 2017.

Adapun berkas soft copy dapat diunduh melalui link berikut:

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo (RPM) tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Sebelumnya Konsultasi Publik https://www.kominfo.go.id/content/detail/8622/siaran-pers-no-95hmkominfo122016-tentang-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-mengenai-ketentuan-operasional-dan-tata-cara-perizinan-penggunaan-spektrum-frekuensi-radio/0/siaran_pers dengan masa 29 Desember 2016 s.d. 4 Januari 2017. 

Jakarta, 5 Januari 2017

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

 

 

Berita Terkait

Siaran Pers No. 236/HM/KOMINFO/11/2017 Tentang Rudiantara: AJI sebagai Garda Independensi dan Memerangi Konten Negatif

Rudiantara sangat mengapresiasi adanya kegiatan Festival Media 2017 yang tentu menjadi ajang yang menarik dengan perkembangan teknologi Inte Selengkapnya

Siaran Pers No. 235/HM/KOMINFO/11/2017 Tentang Kerjasama ASEAN-China Persiapkan Work Plan Media dan Komunikasi 2018-2020

China-ASEAN Member States Information Ministerial Meeting yang menjadi kelanjutan kerjasama bidang media dan informasi yang menunjang komuni Selengkapnya

Siaran Pers No. 234/HM/KOMINFO/11/2017 Tentang Layanan Fitur Cek Nomor Pelanggan dan Moratorium Untuk Layanan Disclaimer Registrasi Kartu Prabayar

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bersama dengan para operator telekomuni Selengkapnya

Siaran Pers No. 233/HM/KOMINFO/11/2017 Tentang Festival Destika 2017: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis TIK

Penggunaan internet kini juga sudah dapat dinikmati hingga ke pelosok perdesaan. Sejalan dengan pengguna internet yang semakin meningkat, ta Selengkapnya

comments powered by Disqus