FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
08 01-2017

3335

Surat Edaran Mengenai Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 3/HM/KOMINFO/01/2017
Kategori Siaran Pers

SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO. 03/HM/KOMINFO/01/2017
Tentang
Surat Edaran Tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 

Dalam upaya memberikan penjelasan kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran serta masyarakat pada umumnya mengenai ketentuan proses perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran setelah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo No. 18/2016) pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, maka Kementerian Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.

Maksud dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mensosialisasikan dalam masa peralihan bagi para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, terkait dengan telah diundangkannya PM Kominfo No. 18/2016.

Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran untuk menyiapkan diri dalam mematuhi ketentuan PM Kominfo No. 18/2016. Sesuai ketentuan Pasal 42 PM Kominfo No. 18/2016 disebutkan bahwa:

  1. Izin Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi.
  2. Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
  3. Berdasarkan ketentuan dalam huruf b di atas, maka Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan sebelum tanggal 5 November 2016 masih dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri paling lambat tanggal 4 Februari 2017.
  4. Permohonan perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan setelah tanggal 4 Februari 2017 tidak dapat diproses dan permohonannya ditolak.
  5. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan setelah tanggal 5 November 2016 tidak dapat diperpanjang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza

***

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo (Noor Iza, email: noor.iza@kominfo.go.id, HP 0811.978.1518. tel fax : 021-3504024)

Berita Terkait

Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/6/2018 Tentang Merdekakan Warga Indonesia Timur dari Internet dengan Palapa Ring dan Satelit

"Bicara soal komunikasi, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun baru saat ini sarana kita berkomunikasi dibangun, pemerintah melakukan Selengkapnya

Siaran Pers No. 125/HM/KOMINFO/06/2018 Tentang Masyarakat Penyiaran Dukung First Class Broadcasting Licensing

Sejumlah stakeholders bidang penyiaran menyatakan dukungan atas upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan pelayanan perizinan Selengkapnya

Siaran Pers No. 124/HM/KOMINFO/06/2018 Tentang Sederhanakan Izin Penyiaran, Kominfo Terapkan Sistem Online Single Submission

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Perizinan Bidang Penyiaran. Penerapan itu Selengkapnya

Siaran Pers No. 121/HM/KOMINFO/06/2018 Tentang Menkominfo Harap Cara Baru Tingkatkan Inklusi Keuangan Indonesia

"(Layanan keuangan untuk masyarakat) yang informal harus kita bisa dilakukan dengan cara baru dengan teknologi baru. Model Paytren ePayment Selengkapnya