Presiden: Wujudkan Kemakmuran yang Merata

Bogor, Kominfo - Tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak kemerdekaan adalah mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.  "Inilah tantangan besar yang kita hadapi sejak Indonesia merdeka, sampai saat ini terus kita perjuangkan," ucap Presiden saat memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/01/2017).

Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan kepada jajarannya bahwa kemakmuran yang harus dapat diwujudkan adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kembali ingin saya menegaskan bahwa kemajuan, kemakmuran maupun kesejahteraan yang ingin kita wujudkan bukanlah kemakmuran untuk orang per-orang, bukan kemakmuran untuk hanya sekelompok orang, bukan kemakmuran untuk satu golongan, tetapi kemakmuran yang ingin kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan tiga syarat pokok yang harus dipenuhi guna mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pertama, keberpihakan. Yang kedua usaha bersama dengan semangat persatuan dan semangat gotong royong. Dan yang ketiga upaya mencapai kemakmuran yang berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan," ucap Presiden.

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa gini ratio Indonesia sejak tahun 2015 mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,39. Namun demikian, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri dan tetap bersama-sama dengan pemerintah mengurangi angka ketimpangan di Tanah Air. "Ketimpangan ini masih perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik," ucap Presiden Joko Widodo.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.

(Sumber: Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin)

Keterangan Foto: Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di Ruang Oval, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1). Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan untuk bersama dengan semangat persatuan, gotong royong dan tanpa membedakan suku agama serta ras. ANTARA FOTO