Hati-Hati! Penyebar Hoax Bisa Dapat Sanksi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengatasi hoax yang beredar di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan beberapa OTT asing yang beroperai di Indonesia.

Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya kerjasama untuk menangani hoax yang banyak beredar di berbagai jejaring sosial. Namun pertemuan dengan Facebook ditunda dan akan digantikan sementara melalui conference video pekan depan.

"Ketemunya diundur, tapi saya video conference dulu. Awal minggu depan sebelum ke Ambon, saya video conference sama Facebook," kata Rudiantara, di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Tak hanya di Indonesia, hoax juga merupakan isu yang menjadi perbincangan di dunia. Pemerintah Jerman bahkan membuat undang-undang untuk menangani hoax. Namun menurut Menteri Kominfo ini, Indonesia tak perlu merancang UU yang sama karena akan memakan waktu yang lama.

"Jerman itu bikin undang-undang, undang-undang itu lama. Hoax-nya udah banyak, masa kita baru bikin undang-undangnya. Kita mendorong bagaimana pengguna untuk menggunakan kode etik bermedia sosial," ungkapnya.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi penyebar hoax, namun belum dapat dipastikan rincian sanksi yang akan diterapkan di Tanah Air mengenai hoax tersebut.

Sanksi yang dirancang akan diterapkan pada pengguna media sosial. Namun hal ini juga masih dipertimbangkan.

"Sanksi ke yang punya akun. Tapi kita juga perlu perbincangkan dengan Facebook," pungkas Rudiantara.