FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 02-2017

    928

    Menkominfo Dukung Verifikasi Dewan Pers

    Kategori Sorotan Media | rosidah

    Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara menyatakan dukungannya terhadap Program Verifikasi Perusahaan Pers yang dilakukan Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

    "Saya mendukung apa pun yang dilakukan Dewan Pers bersama dengan konstituennya untuk meningkatkan kualitas pers itu sendiri. Saya dukung itu," kata Rudi seusai menghadiri acara Seminar Persiapan Pelaksanaan World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Aula Baileo Siwalima, Ambon, Maluku, Selasa (7/2).

    Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Ch Bangun menjelaskan perihal verifikasi media massa yang menjadi banyak perbincangan saat ini. Verifikasi media massa adalah hasil tindak lanjut dari piagam Palembang tahun 2010. Saat itu, ada 17 kelompok media yang berjanji akan mengikatkan diri dengan 4 peraturan Dewan Pers.

    Keempat peraturan itu adalah tentang perusahaan pers, kode etik, perlindungan hukum dan sertifikasi kompetensi.

    "Karena keterbatasan waktu, saat ini, baru 77 media yang sudah lolos verifikasi. 77 media ini akan menandakan kick off verifikasi media massa di panggung HPN 2017," kata Hendry.

    Ia mengungkapkan langkah verifikasi terhadap 77 media masih merupakan babak pertama. Verifikasi babak selanjutnya, Dewab Pers dan PWI akan bergerak pada bulan Maret. Karena masih ada ribuan media massa yang semuanya harus terverifikasi.

    "Kita targetkan pada tahub 2018, verifikasi media selesai semua," ujarnya.

    Hendry menerangkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers agar lolos verifikasi Dewan Pers, salah satunya adalah dapat menggaji wartawan dengan upah minimal Provinsi. Syarat itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan wartawan.

    “Kalau perusahaan pers tidak memenuhi salah satu syarat itu, maka tidak akan lolos verifikasi,” tegasnya.

    Hendry menyesalkan adanya pihak yang menambahkan poin dari surat yang disebarkan oleh dewan pers perihal media yang sudah terverifikasi. Yang menyebutkan pemerintah dilarang menerima media yang belum terverifikasi.

    "Itu hoax. Narasumber itu tahu media yang benar dan enggak. Semua pasti diverifikasi. Tentunya bertahaplah. Tunggu saja. Semuanya pasti kami selesaikan secepat-cepatnya," ungkapnya.

    Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/413174-menkominfo-dukung-verifikasi-dewan-pers.html

    Berita Terkait

    Kominfo, WhatsApp Kenalkan Literasi Privasi Dan Keamanan Digital

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama ICT Watch, WhatsApp, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan program litera Selengkapnya

    Kominfo: Komunikasi Positif Efektif Tangkal Hoaks

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan kepada semua pihak agar menggunakan komunikasi yang positif kepada semua pihak. Selengkapnya

    Ini Tips Kemenkominfo Agar Terhindar Dari Hoaks

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo memberikan tips sederhana agar masya Selengkapnya

    Minimalkan Pemalsuan Dokumen, Kominfo Sertifikasi Tanda Tangan Digital

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meresmikan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pa Selengkapnya