Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN
Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya
Jakarta, Kominfo - Pilkada Serentak akan berlangsung dalam hitungan hari. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak untuk ikut aktif mengawal berlangsungnya proses Pilkada Serentak mulai dari masa kampanye, hingga hari pencoblosan.
Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak bisa dikatakan sukses apabila adanya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak dan baik. Disamping itu, tidak adanya politik uang selama Pilkada serentak 2017 juga menjadi poin penting dalam menyukseskan Pilkada nantinya.
“Saya kira ukuran pilkada sukses itu yakni tidak ada politik uang, adanya program-program yang baik, dan tingkat partisipasi masyarakat juga harus baik,” ungkap Mendagri.
Masing-masing pasangan calon (Paslon) menurut Mendagri juga harus mampu menawarkan program-program terbaik kepada masyarakat.
Tjahjo menambahkan, pada prinsipnya, pilkada adalah upaya pemerintah untuk menjaga netralitas. Maka dari itu, Mendagri mengimbau kepada struktur pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, serta TNI untuk menjaga netralitas tersebut.
“Pada 101 daerah yang mengikuti Pilkada 2017 semuanya sudah disiapkan, terlebih Undang-Undang Pilkada telah disempurnakan antara pemerintah dengan DPR serta elemen-elemen demokrasi seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian,” tambahnya.
Pilkada Serentak akan dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah otonom di Indonesia. Ke 101 daerah tersebut meliputi 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota dengan total jumlah pemilih hingga 46,7 juta warga.
Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya
Wapres menekankan pentingnya peran TNI AD dalam membantu menyukseskan pelaksaan pesta demokrasi, Pemilu dan Pilpres 2024. Selengkapnya
Berbagai upaya harus dilakukan secara komprehensif, antara lain dimulai dari peralihan penggunaan transportasi pribadi ke transportasi publi Selengkapnya
Secara resmi, Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan tersebut kepada 18 penerima melalui Keputusan Presiden RI tertanggal 7 Agustu Selengkapnya