Menkominfo: Pemerintah Fokus Uji Coba Pembiayaan Ultra Mikro

Jakarta, Kominfo – Pemerintah saat ini sedang fokus dalam uji coba penerapan Pembiayaan Program Ultra Mikro yang ditujukan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (23/02/2017).

“Kita memang fokus uji coba menerapkan dan mengimplementasikan pembiayaan Ultra Mikro yang ditujukan kepada warga, diprioritaskan masyarakat kecil dan menengah,” kata Menteri Rudiantara yang menyaksikan penandatanganan melalui teleconference dari Jayapura, Papua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Program Ultra Mikro tersebut merupakan bagian dari program pemerintah di tahun 2017 yang ditujukan untuk pembiayaan usaha masyarakat. “Tahun 2017 ada anggaran 1,7 triliun yang diperuntukkan bagi program Ultra Mikro,” jelas Sri.

Namun Menteri Sri Mulyani menegaskan pembiayaan tersebut diharapkan bukan hanya menjadi modal usaha, tapi juga dapat menjadi modal dalam pembentukan karakter ekonomi di masyarakat. “Diharapkan uang ini bukan yang langsung hilang, tapi bisa jadi modal, bukan hanya kegiatan usaha tapi juga pembentukan karakter. Kita berharap dampaknya jauh lebih besar,” papar Sri.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk semakin memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat, dengan harapan dapat melengkapi program pemerintah sehingga masyarakat merasakan negara hadir meringankan beban ekonomi masyarakat secara umum.

“Kita tahu usaha mikro dan kecil menengah perannya penting sekali, bahkan menciptakan stabilisasi,” tegas Sri.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Puspayoga menyampaikan bahwa program Ultra Mikro tersebut diharapkan dapat dijalankan melalui kerja sama dengan Lembaga Zakat milik NU. “NU kan punya lembaga zakat, kalo skema Program Kredit Ultra Mikro ini bisa diserahkan ke lembaga zakat, guliran dananya akan dijamin aman,” papar Puspayoga.

Nota Kesepahaman itu ditujukan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan perekonomian yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan.

Sementara itu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama antara NU dan tiga kementerian tersebut. Said menyampaikan bahwa warga Nahdlatul Ulama selalu mendukung program-program pemerintah. Dengan adanya kerja sama ini, Said Aqil yakin bahwa kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat.

“Kegiatan di masyarakat, apapun, warga NU ikut berperan dan mendukung. Jika kesejahteraan masyarakat sudah bergerak, tugas negara sudah selesai,” tegas Said.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, lanjut Said, adalah program anti hoax yang digalakkan pemerintah. “Perintah di Al Qur’an sudah jelas, ketika dengar berita harus tabayyun dulu,” tegas Said.

Menanggapi pernyataan Ketua PBNU tersebut, Menteri Kominfo menyampaikan bahwa ia juga akan meminta bantuan PBNU dalam penggunaan media sosial oleh masyarakat.

“Saya juga akan minta bantuan menerapkan muamalah medsosiyah, minta kisi-kisi dari PBNU, semacam code of conduct, bagaimana menerapkannya lebih rinci di akar rumput (grass root),” papar Rudiantara. (PS/VY)