FAQ  /   Tautan  /   Peta Situs
16 03-2017

7482

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,1% Tahun 2018

Kategori Berita Pemerintahan | mth

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan semangat optimisme, meski tetap harus realistis dan kredibel.

“Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga sudah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, menjadi kira-kira 5,4%-6,1%,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna paripurna tentang Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) dan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2018, serta Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/03/17) sore.

Untuk itu, ditegaskan Presiden, semua Kementerian harus kerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret, tidak bekerja rutinitas, tidak bekerja yang monoton, tidak bekerja linier, tidak bekerja bussines as ussuall.

“Saya kira ini harus ditekankan pada yang ada di bawah kita, agar betul-betul langkah-langkah konkrit itu ada,” tegas Presiden seraya menambahkan, yang juga harus diperhatikan adalah meningkatkan rasio perpajakan terhadap Product Domestic Brutto (PDB) menjadi sekitar 11%.

Terkait RAPBN 2018 itu, Presiden menekan pentingnya penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Untuk investasi karena kapasitas fiskal yang terbatas, Presiden meminta agar tidak hanya bergantung kepada pemerintah, investasi pemerintah. Ia mengingatkan, sumber-sumber investasi di tahun 2017, apalagi nanti di tahun 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, peran Capital Expenditure-nya BUMN harus betul-betul ditingkatkan. Sehingga ini akan betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Sekali lagi saya ulangi, kalau ada swasta yang masuk serahkan saja kepada swasta, jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah,” tegas Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menperin Airlangga Hartarto, Mentan Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Sumber

Berita Terkait

Presiden Minta Diplomat Lakukan Pendekatan Diplomasi Sesuai Zaman

Presiden Joko Widodo mengatakan, tugas diplomat zaman sekarang harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Ia menjelaskan, warga Indonesia Selengkapnya

Tertinggi Sejak 2014, BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,07%

Kepala BPS Dr. Suhariyanto menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2017 terjadi pada seluruh lapangan usaha, dengan Informasi dan Komunikasi me Selengkapnya

61 Pelabuhan Disiapkan untuk Program Tol Laut Tahun 2018

Dukung keberhasilan Program Tol Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan 58 pelabuhan singgah dan tiga Selengkapnya

Bertemu PM Modi, Presiden Ingin Tingkatkan Kerjasama Ekonomi

Di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Selengkapnya