Menkominfo: Dorong Terus Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, Kominfo - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk memastikan seluruh Indonesia terhubung. Mengenai pembiayaan dan mekanisme pembangunan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pembangunan infrastruktur salah satunya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kita harus dorong terus agar ekosistem pembangunan infrastruktur itu dilakukan oleh KPBU,” ujar Menteri Kominfo dalam Acara Penandatanganan dan Penyerahan Surat Efektif Perjanjian Kerjasama Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Timur di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (29/03/2017). 

Pemerintah, menurut Menteri Kominfo akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak feasible secara bisnis. “Kalau itu feasible infrastruktur berikan kepada swasta 100%. Kalau itu feasible secara keuangan ataupun tidak, BUMN boleh lah masuk. BUMN jangan masuk kepada yang sangat feasible secara keuangan, itu akan merusak tatanan kita, akan merubah balancing pemerintah yang di-maintainance di Kementerian Keuangan. Kalau tidak feasible, baru oleh pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Rudiantara menyatakan, pendanaan APBN sudah seharusnya digunakan untuk membiayai infrastruktur yang tidak feasible tapi memiliki manfaat banyak kepada masyarakat. "Yang tidak feasible tapi fireball secara ekonomi boleh pakai APBN. APBN dibagi dua, kalau itu feasible atau setengah feasible, atau kurang feasible tapi harus (must to do), pemerintah akan masuk melakukan penjaminan. Pemerintahan akan masuk memberikan availability gap finding,” katanya.

Rudiantara mengatakan bahwa semua struktur pendanaan tersebut dibuat pemerintah agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan dengan cepat. “Pemerintah melakukan affirmative policy yaitu kebijakan keberpihakan yang tidak menguntungkan secara bisnis tetapi bagi pemerintah harus karena Saudara kita yang di Maluku, Papua, menerima layanan yang berbeda dengan kita yang di Jakarta," katanya.

Menteri Kominfo memaparkan saat ini throughput di Jakarta rata-rata 7 Mbps sementara di kawasan lain Indonesia belum mendapatkan kecepatan yang sama. "Itu yang membuat kita nomor dua di ASEAN setelah Singapura. Kita ini lebih bagus daripada di Kualalumpur dan Bangkok tapi saudara kita yang di Papua dan Maluku hanya 300 kbps, 1/23 dibanding kita yang di Jakarta tetapi mereka harus membayar per mega bytenya lebih mahal dengan kita yang tinggal di Jakarta,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan Pembangunan Palapa Ring diharapkan pemerataan akses broadband lebih mudah terwujud dengan cepat. “Itupun setelah didorong setelah ada tuntutan pemerintah kepada operator untuk merubah tarif. Sudah turun tapi masih belum sama. Karena membangun itu mahal, pemerintah tidak menyalahkan operator tidak membangun daerah-daerah tersebut karena mahal. Jadi, kita gunakan dana Universal Service Obligation (USO),” tambahnya. (PS)