Pemerataan Ekonomi Lewat Redistribusi Aset dan Kemitraan

Jakarta, Kominfo – Pemerintah menginginkan agar semua masyarakat dapat menikmati kue ekonomi nasional dengan baik dan merata. Hal itu dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat saat menyampaikan sambutan dalam Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/04/2017).

Menurut Kepala Negara, banyak kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memeratakan ekonomi.  ”Kita (pemerintah, red) keluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya sebetulnya banyak tetapi ada dua hal yang bisa saya sampaikan adalah redistribusi aset, reforma agraria dan kedua, kemitraan,” jelasnya.

Mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, Presiden menjelaskan saat ini di Indonesia masih sekira 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikatkan. “Redistribusi aset dan reforma agraria di negara kita kini ada 126 juta bidang tanah yang baru disertifikatkan baru 46 juta sertifikat artinya masih 60% lebih bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikat tanah,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kendala yang dilihatnya di wilayah pedesaan adalah karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkan. Selain itu, tanah-tanah tersebut berada pada posisi yang memang tidak seharusnya baik untuk pemukiman maupun untuk lahan garapan.

“Oleh sebab itu, saya targetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun bisanya hanya mengeluarkan sertifikat 400. Tahun ini saya berikan target 5 juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan saya targetkan 7 juta sertifikat harus keluar dan tahun berikutnya 9 juta harus dikeluarkan,” tandasnya.

Bukan Sekadar Bagi-Bagi Lahan

Presiden menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah ditujukan untuk rakyat kecil, buruh petani, petani, nelayan dan tukang becak. Ia memaparkan, kebijakan itu sudah terlaksana di daerah Boyolali. ”Ini harus menjadi target, karena kalau tidak diberikan target yang konkret ya, sampai kapan pun 126 juta, kalau cuma 400 sertifikat sampai berapa puluh tahun tanah tidak akan selesai  disertifikatkan,” tegasnya.

Kemudian Kepala Negara pun menjelaskan mengenai sejumlah lahan hutan yang bisa dijadikan lahan produktif. “Sekarang ini telah kita kumpulkan 12,7 juta hektar lahan hutan. Ada 9 juta hektar lahan yang bisa kita bagikan, tetapi redistribusi aset dan agraria bukan bagi-bagi lahan. Saya tidak mau sekadar membagi, bagi, kemudian tanah itu dijual rakyat kepada yang gede, tidak ada artiya lagi. Ini adalah skema yang betul-betul harus dibicarakan secara detil, secara rinci,” jelas Presiden.

Bangun Kemitraan

Kebijakan kedua yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi rakyat adalah kemitraan. Kebijakan itu menjadi perhatian Presiden untuk membangun perekonomian masyarakat dan sekaligus mengurangi kesenjangan.

“Saya juga sudah menyampaikan  kepada menteri untuk berbicara kepada (pelaku usaha) yang besar-besar agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro/kecil dan menengah. Hal ini akan saya paksakan, bukan hanya saya ajak lagi. Dalam sebuah kemitraan yang win-win yang saling untung agar yang kecil bisa untung syukur-syukur kalau yang gede tidak memikirkan keuntungan lagi,” tuturnya.

Dalam acara Pembukaan Kongres Ekonomi Umat, Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Acara  bertema “Arus Baru Ekonomi Indonesia” itu turut dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, duta besar negara sahabat, pengusaha,cendikiawan, serta para alim ulama. (dps)