Dirjen SDPPI: Harus Berani Buat Terobosan!

Bandung, Kominfo - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mendorong jajarannya untuk membuat terobosan kebijakan dan anggaran di seluruh satuan kerja SDPPI guna menyongsong tantangan perubahan masa mendatang. "Ditjen SDPPI harus berani membuat terobosan-terobosan dan tidak sekadar melakukan hal-hal rutin saja. Dengan hanya melakukan kewajiban-kewajiban rutin saja dampaknya tidak akan signifikan (bagi masyarakat)," paparnya di hadapan peserta Lokakarya Ditjen SDPPI Tahun 2017 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/04/2017) malam.
Ismail menjelaskan dalam mengantisipasi era broadband harus bisa memastikan pemerataan jaringan broadband di seluruh Indonesia. "Direktorat Penataan perlu mencari peluang-peluang untuk bisa menambahkan frekuensi guna mendukung terwujudnya jaringan broadband di Indonesia pada 2019 mendatang," paparnya.
Sementara berkaitan dengan pelayanan, SIM-F Ditjen SDPPI dinilai Dirjen Ismail memiliki kapasitas besar untuk ditingkatkan perannya menjadi big data yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga dan masyarakat. "Data-data yang dimiliki Ditjen SDPPI bisa diolah menjadi informasi sehingga berguna bagi masyarakat luas, termasuk untuk keperluan lalu lintas maupun informasi bencana. Di sini kita perlu belanja tool analisis untuk mengolah data sebagai row material menjadi informasi," katanya.
Satu hal yang menurut Dirjen SDPPI termasuk dalam isu strategis adalah kebijakan pengelolaan orbit satelit. "Bagaimana kita bisa menjaga slot orbit satelit kita agar jangan sampai hilang dan menimbulkan kerugian negara,” tegas Ismail.

Rebranding Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran Dirjen Ismail menekankan oada peningkatan belanja modal, kapasitas pegawai dan rebranding spektrum frekuensi radio. “Dalam kebijakan anggaran kita perlu meningkatkan belanja modal, skill pegawai melalui capacity building, dan rebranding image mengenai pentingnya spektrum frekuensi radio,” kata Ismail dalam arahannya.
Mengenai belanja modal, kata Ismail, Ditjen SDPPI perlu memperkuat alat dan perangkat monitoring guna menunjang tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balmon dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio. "Ditjen SDPPI perlu meningkatkan alokasi anggarannya untuk kegiatan-kegiatan peningkatan skill atau ketrampilan dan profesionalisme baik pegawai maupun pejabat strukturalnya," tambahnya.
Ismail berharap Ditjen SDPPI banyak melakukan pelatihan-pelatihan bagi pegawai dan pejabat. "Bahkan jika memungkinkan mereka bisa mendapatkan sertifikat dari lembaga internasional ketika mengikuti pelatihan di luar negeri," katanya.
Masih dalam kaitan kebijakan anggaran, Ismail menginginkan adanya peningkatan kegiatan dan anggaran rebranding mengenai pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi radio, terutama di daerah-daerah, mengingat masih adanya kepala daerah yang belum mengerti mengenai fungsi dan peran UPT Ditjen SDPPI. “Tidak hanya masyarakat, bahkan gubernur ada yang tidak paham fungsi dan peran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di daerah. Itu wajar karena sebagian besar dari mereka memang berlatar belakang dunia politik,” jelasnya.

Sumber / Foto : hms, Setditjen SDPPI