Tarif Data Harus Terjangkau Masyarakat

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan dalam dimensi layanan jasa telekomunikasi, besaran tarif akses data harus terjangkau oleh masyarakat. “Pertama adalah tarif itu harus affordable. Tarif itu harus terjangkau dari sisi masyarakat, katanya dalam Seminar Nasional Polemik Tarif Data: “Mencari Format Ideal yang Berpihak kepada Konsumen” Forum di XXI Club, Djakarta Theater, Jakarta,  Selasa (16/05/2017).

Dalam acara yang digelar Indonesia Technology itu,  Menteri Rudiantara menyebut dimensi lain, layanan data.  “Kedua industri operator ini harus sustainable artinya harus mempunyai cadangan dana setelah menjual layanannya untuk melakukan pemeliharaan dari sistem,” katanya. 

Dari sisi pemerintah, menurut Rudiantara pihaknya akan selalu berusaha memastikan agar industri telekomunikasi bisa seimbang dalam menjalankan bisnis dan layanan kepada masyarakat. “Pemerintah akan balancing bagaimana sustainability industri maupun affordibility dari pasar,” jelasnya. 

Rudiantara berharap agar masyarakat tidak dibuat susah dengan persoalan polemik tarif data. “Masyarakat jangan dibikin pusing atau susah. Kalau mau bikin kebijakan rumus, masyarakat dibikin sederhana saja. Yang penting affordibilitynya,” harapnya.

Menurut Menteri Kominfo,  sebagai bentuk layanan ope rator telekomunikasi harus selalu menyediakan alternatif.  “Kita harus selalu memberikan opsi di masyarakat; opsi harga dan opsi produk atau layanan atau services karena dengan adanya opsi ini membuat semua berpikir untuk memberikan layanan yang efisien,” jelas Rudiantara.

Selain itu,  Rudoantara menyarankan penyampaian informasibyabg sederhana kepada masyarakat.  “Masyarakat itu sederhana. Jangan masyarakat dibawa-bawa cara menghitung per megabyte. Masyarakat disederhanakan saja per menit voice berapa. Harusnya lebih murah dan layanannya terjaga. Kita harus konversi customer experience menjadi regulasi,” himbaunya.

Betkaitan dengan tarif data, Rudiantara mengatakan bahwa tarif data bukan satu-satunya yang membuat industri sustainable. “Indonesia harus punya margin untuk cukup berkembang. Ada faktor lain seperti economy of scale. Saya selalu katakan dengan jumlah izin yang demikian banyak, ini membuat scale of economy tidak tercapai. Akibatnya yang penting dapat pelanggan, rugi ga ada masalah, tidak benar bisnis seperti itu. Harus ada konsolidasi jadi variabelnya banyak,” paparnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan konsumen punya pilihan terhadap operator dimanapun di wilayah Indonesia. “Belanja telekomunikasi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Konsumen jasa telekomunikasi bisa menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab jika terinformasi akan hak dan kewajibannya,” katanya.

Tulus juga mengatakan kepastian tarif data akan menjamin industri telekomunikasi tumbuh dan berkelanjutan. “Tarif data mempertimbangkan kepentingan konsumen dan kepentingan ekonomi nasional,” ujarnya. (PS)