Kominfo Selenggarakan Bimtek Pembiayaan Layanan Pos Universal

Bogor, Kominfo- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Implementasi Kebijkakan Mekanisme Kontribusi Penyelenggara Layanan Pos Universal di Bogor,  Jawa Barat,  Selasa (16/05/17).

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli dalam sambutan yang dibacakan Budi Setiatmoko, menyatakan syukur atas sebuah momentum penting  yang selama ini dinantikan para penyelenggera pos dan stakeholders kebijakan atau regulasi sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Undang Undang Nomor  38 Tahun 2009 tentang Pos. 

“Diantaranya berkaitan dengan kebijakan mekanisme  kontribusi penyelenggaraan pos utk pembiayaan layanan pos universal yang hari ini diselenggarakan oleh Kemkominfo dalam bentuk bimbingan teknis,” paparnya.

Selanjutnya Ahmad M. Ramli menjelaskan  tujuan Bimtek untuk memberikan pemahaman pengetahuan serta wawasan yang komprehensif kepada para penyelenggara pos dan stakeholders terkait Peraturan Menkominfo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal  yang diundangkan pada tanggal 24 Januari 2017.

“Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara pos sebagai kontribusi terhadap pembiayaan layanan pos universal dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

Menurut Dirjen Ramli,  bimtek juga ditujukan untuk membangun dan menjalin koordinasi serta kerja sama yang baik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika  dengan Penyelenggara Pos dan stakeholders. "Bimtek ini telah diselenggarakan sebanayak 3 kali  yaitu di Surabaya, Medan dan Bogor,” pungkasnya.

Bimbingan Teknis kali ini dihadiri oleh 100 orang undangan yang terdiri dari pegawai Kantor Pos yang ada di Jawa Barat dan DKI Jakarta,  pimpinan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), para narasumber dan dihadiri juga oleh para pejabat dari Kemkominfo. (AN/STN/APW )