Pemerintah Daerah Harus Aktif Gunakan Media Sosial

Surabaya, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak seluruh kepala dinas komunikasi dan informatika, hubungan masyarakat dan pegawai pemerintah di daerah aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. "Era komunikasi saat ini sudah berubah. Secara jumlah media sosial ini penggunanya banyak dan sudah digunakan sebagai jalur untuk berkomunikasi," tuturnya dalam Government Public Relations (GPR) Sharing mengenai Komunikasi Pemerintah di Era Digital, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/05/2017).
Saat memberikan pengantar diskusi, Menteri Kominfo sempat menanyakan kepada peserta apakah memiliki akun twitter dan jumlah follower-nya. "Mengapa ditanya? Saat ini pengguna media sosial di Indonesia sekitar 132,7 juta. Meski bukan gambaran kekuatan setiap follower merupakan khalayak potensial yang dapat dijangkau dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah," jelasnya seraya menyatakan saat ini pengguna media cetak rata-rata tak lebih dari 1 juta dan berseloroh dominan penonton televisi hanya menyaksikan sinetron.
Menteri Rudiantara memaparkan perubahan cara komunikasi pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah atau pusat dulu berkomunikasi satu arah. "Tapi saat ini tidak bisa lagi, harus berubah. Oleh karena itu, akun media sosial yang dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar dapat dijadikan kanal komunikasi," tandasnya.
Meskipun demikian, komunikasi melalui dunia nyata juga tetap harus dilakukan. "Kalau di Jawa Timur ada yang namanya kelompok informasi masyarakat. Nah itu juga perlu didatangi, ketemu langsung dan bicara. Dunia maya harus jalan dan di dunia nyata juga mesti jalan dan juga perlu dipelihara," katanya.
Oleh karena itu, menurut Menteri Kominfo hal yang perlu dilakukan di setiap level lembaga pemerintah adalah melakukan pengelolaan kanal komunikasi yang ada. "Perlu di-manage agar dapat optimal untuk menyampaikan informasi program pemerintah kepada masyarakat," katanya seraya menekankan seluruh kanal komunikasi harus dikelola secara terintegrasi.
Selain pengelolaan kanal komunikasi, Menteri Rudiantara juga menekankan pengelolaan konten yang baik. "Konten harus dikemas dengan baik melalui penyusunan agenda setting dan dapat digunakan untuk melawan hoaks," kata Rudiantara.
Hadir dalam forum itu Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Akademisi Universitas Brawijaya Malang Rakhmat Kriyantono, dan Staf Khusus Sukardi Rinakit. Selain itu hadir pula Sekretaris Pemprov Jawa Timur Ahmad Sukardi dan kepala dinas kominfo dari kabupaten dan kota di Jawa Timur serta Direktur Kemitraan Komunikasi dan Informatika Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Dedet Surya Nandika.

Integrasi Kanal Pemerintah

Direktur Kemitraan Komunikasi Dedet Surya Nandika menyatakan kegiatan itu ditujukan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi Instruksi Presiden 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. "Khususnya untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat dan mengakomodasi respons atau masukan dari masyarakat mengenai kebijakan pemerintah," jelasnya.
Direktur Dedet Surya Nandika berharap kegiatan itu menjadi program prioritas karena dapat mendorong integrasi kanal komunikasi pemerintah. "Dengan integrasi kanal diharapkan seluruh masyarakat Indonesia baik di Papua atau Aceh dan seluruh Indonesia mengetahui program yang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.
Forum GPR Sharing telah dilaksanakan di tiga kota yaitu Denpasar untuk kawasan Bali, Purwakarta untuk kawasan Jawa Barat dan Banten, Yogyakarta untuk kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta dan akan berlanjut ke beberapa kawasan Indonesia. (agn)