Empat Transponder BRIsat untuk Kebutuhan Keamanan Nasional

Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan alokasi empat transponden BRIsat diberikan untuk kebutuhan keamanan nasional. “Alasannya apa? Ada dua hal, yang pertama adalah ini adalah satelit yang dimiliki oleh perusahaan korporasi di Indonesia, BRI. Jadi kita prioritaskan kepada yang mementingkan setidaknya dari sisi dipersepsikan yang butuh security (keamanan). Jadi yang menandatangani adalah dari TNI, Kepolisian, BIN, Bakamla, dan yang belum menandatangan adalah dari Kementerian Keuangan,” jelasnya sebelum menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan transponder BRIsat antara BRI dengan instansi pemerintah di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (07/06/2017).
Menurut Rudiantara, ketika pemerintah diberikan empat transponder, banyak kementerian dan lembaga yang meminta. Namun, Kementerian Kominfo akhirnnya menetapkan."Empat slot transponder BRIsat itu diserahkan kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara Indonesia, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pihak BRI menyerahkan dua transponder C-band dan dua transponder Ku-band yang masing-masing setara 36 MHz," jelasnya.
Bahkan, Menteri Kominfo mengakui, Kementerian yang dipimpinnya pun juga memiliki kebutuhan transponder. "Itu rebutan yang minta, kementerian kirim surat kemana-mana termasuk di internal Kominfo karena Kementerian Kominfo juga membutuhkan,” tuturnya.
Menteri Kominfo menyebutkan saat ini Indonesia masih kekurangan transponder. “Mungkin ada sekitar 250 transponder satelit yang dimiliki dari tujuh slot orbit yang ada. Sebetulnya enam karena yang satu BTH direct to home untuk siaran televisi kabel,” katanya.
Kekurangan itu, juga salah satunya untuk memberikan layanan kepada masyarakat di kawasan terdepan dan perbatasan.  “Kami ada ratusan, lebih dari 1000 sebetulnya akses internet maupun BTS khusus di daerah perbatasan. 3T, pokoknya di pinggir-pinggir. Jadi Kominfo pun meminta kepada saya, Pak, untuk kita juga. Tapi saya katakan jangan, lebih baik diberikan kepada yang lain, kepada kementerian dan lembaga yang lain,” papar Rudiantara.
Secara rinci, Menteri Kominfo mengatakan total kekurangan transponder satelit bisa mencapai 500 transponder. Namun, pihaknya memprioritaskan untuk perusahaan nasional sebaga pengelolanya. “Kita ini membutuhkan demand kita Indonesia ini, pemerintah dan swasta itu, hampir mencapai 500 transponder. Dan kita baru bisa memenuhi setengahnya. Setengahnya lagi mau tidak mau menggunakan satelit yang dimiliki oleh asing. Satelit yang dimiliki asing ini terpaksa harus diberikan izinnya, landing right-nya tetapi kami mensyaratkan landing right ini hanya diberikan kepada perusahaan nasional, tidak boleh landing right diberikan kepada perusahaan internasional,” tegasnya.
Mengenai pemenuhan kebutuhan satelit, Menteri Rudiantara mengayatakan akan mencoba berbagai insiaatif. “Melihat kebutuhan satelit ini, Kominfo pun berinisiatif untuk men-secure kapasitas atau satelit sendiri. Tapi berbeda spesifikasinya dengan BRI, Telkom, Indosat, yang saat ini ada. Kami melompat ke High Througput Satelit karena penggunaan untuk internet ke depannya, karena kita sudah beralih ke IP switch,” jelasnya.
Direktur Utama Bank BRI Suprajarto mengatakan satelit memungkinkan layanan BRI menjangkau masyarakat di kawasan terpencil. “Dengan dukungan BRIsat, masyarakat akan semakin merasakan manfaat lebih besar fungsi financial, intermediary Bank BRI sehingga pembangunan ekonomi akan terwujud lebih merata dan menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau akses keuangan dan perbankan”.
Mengenai alokasi transponder untuk kebutuhan keamanan nasional, menurut Suprajarto, hal itu merupakan komitemen awal BRI. “Sebagaimana komitmen Bank BRI dalam mendukung pemenuhan kepentingan yang lebih luas dari pemerintah Indonesia, sejak awal BRIsat dibangun, Bank BRI berniat mengalokasikan beberapa transponder BRIsat kepada pemerintah untuk dimanfaatkan kepentingan negara yang lebih besar,” tandasnya.
Lebih lanjut Suprajarto mengayatakan, pemanfaatan transponder jelas melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator di bidang telekomunikasi.  “Harapannya, dengan pemanfaatan empat transponder BRIsat tersebut, tentunya dapat mengoptimalkan kinerja Markas Besar Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kerjasama ini merupakan komitmen Bank BRI untuk bersinergi menggandeng Kementerian dan Lembaga Negara dalam upaya menyukseskan program-program pemerintah,” jelasnya. (PS)

Keterangan foto: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (ketiga kiri), Direktur Utama Bank BRI Suprajarto (kedua kiri), KASAD Jenderal TNI Mulyono (ketiga kanan), Kepala Staff Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan (kedua kanan), Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno (kanan) dan Wakil Direktur Utama Bank BRI Sunarso (kiri) berfoto bersama seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan slot BRIsat di Jakarta, Rabu (07/06/2017).